PANTAU LAMPUNG— Sorotan publik kembali tertuju pada Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Alih-alih menjadi solusi, Satgas ini justru dinilai tidak menunjukkan progres signifikan dalam meredam gelombang PHK massal yang terus berlanjut sepanjang 2025.
Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, menyebut Satgas ini seolah kehilangan arah dan hanya menjadi simbol formalitas tanpa dampak nyata.
“Sejauh mata saya memperhatikan Satgas PHK ini, memang belum ada kerja progresifnya. Malah terlihat semakin berlarut-larut,” ujar aktivis ’98 ini dalam pernyataannya, Selasa (23/7/2025).
Ridwuan menambahkan, alih-alih menurunkan angka PHK, jumlah pekerja yang menjadi korban justru terus bertambah. Ia mempertanyakan urgensi dan efektivitas keberadaan Satgas tersebut.
“Harusnya tugas Satgas ini dievaluasi ulang. Apa sih fungsinya? Kok terkesan hanya jadi formalitas tanpa dampak nyata. Malah menambah panjang daftar PHK massal,” tegasnya.
Ridwuan menyatakan dukungan atas berbagai kritik yang dilayangkan publik terhadap Satgas PHK. Menurutnya, tanggung jawab utama tetap berada di pundak Kemenaker dan terutama pada Menteri Ketenagakerjaan.
“Kalau tidak ada tindakan konkret dari pembuat kebijakan, ya citra Satgas ini akan makin buruk. Dan pada akhirnya, beban politiknya bisa menyentuh presiden,” pungkasnya.
Dengan gelombang PHK yang belum juga mereda, tekanan terhadap pemerintah untuk menghadirkan solusi nyata terus meningkat. Publik menanti aksi nyata, bukan sekadar retorika atau program kosmetik.***
