PANTAU LAMPUNG– Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal masih terus membayangi iklim ketenagakerjaan Indonesia sepanjang 2025. Rentetan perusahaan besar seperti PT Bapintri, Tokai Kagu, Victory Ching Luh, Danbi Internasional, Yamaha, Sanken Indonesia, hingga PT Sri Rejeki Isman (Sritex) tercatat melakukan PHK secara besar-besaran dari Januari hingga Mei 2025.
Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, menyebut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum menunjukkan gebrakan nyata dalam menanggulangi krisis ini. Ia bahkan menyebut program Job Fair yang diluncurkan Kemenaker sebagai respons atas kritik publik justru menjadi blunder strategis.
“Job Fair yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi, malah dinilai hanya sebagai basa-basi oleh kalangan HRD. Ini blunder. Bahkan menciptakan citra buruk bagi Presiden,” ujar Riduan dalam keterangannya, Selasa (23/7/2025).
Ridwuan, yang mengaku dekat dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel Ebenezer, juga menyindir lemahnya langkah antisipatif Kemenaker dalam menghadapi gelombang PHK yang sudah diprediksi sejak lama.
“Kita tahu gelombang PHK ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Tapi dari kementerian sendiri tak ada langkah progresif, apalagi terobosan yang berdampak nyata,” tambahnya.
Program Job Fair dinilai hanya bersifat seremonial tanpa solusi struktural atas persoalan mendalam ketenagakerjaan, seperti upah minimum, keamanan kerja, dan rendahnya perlindungan hukum bagi buruh.
Ridwuan mendorong agar Kemenaker segera menyusun program berbasis data, realitas lapangan, serta kolaborasi lintas sektor guna menyelamatkan wibawa negara dan menjaga stabilitas sosial di tengah ancaman ekonomi global.
“Kalau terus begini, bukan hanya buruh yang sengsara. Nama baik Presiden juga bisa tercoreng karena dianggap gagal menyentuh persoalan mendasar rakyat,” tutupnya.***
