PANTAU LAMPUNG — Program Desaku Maju yang digagas Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi mendapat pengakuan dan apresiasi dari pemerintah pusat. Tak hanya dianggap menjawab tantangan ketahanan pangan dan kemiskinan desa, program ini juga dinilai mampu menyatukan berbagai kepentingan untuk membangun ekosistem ekonomi dari desa.
Hal itu disampaikan langsung oleh Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, saat kunjungan kerja ke Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Rabu (9/7/2025). Ia hadir mewakili Menko PM, Muhaimin Iskandar, dan disambut hangat oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar.
“Langkah Lampung ini relevan dengan kebijakan nasional. Membangun bangsa dimulai dari desa. Kami menilai Desaku Maju bukan sekadar program, tapi sebuah gerakan perubahan,” ujar Haris.
Wagub Jihan dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan desa tidak boleh lagi bersifat simbolik. Menurutnya, meski desa telah menjadi penyumbang utama ekonomi Lampung, namun angka kemiskinan di wilayah perdesaan masih tinggi.
“Paradoks ini nyata. Desa menopang PDRB kita yang mencapai Rp480 triliun, namun masih menjadi pusat kemiskinan. Di sinilah Desaku Maju hadir, untuk membalik kondisi itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, program ini bukan hanya infrastruktur, tetapi membangun ekosistem desa yang berkelanjutan—mulai dari alat pascapanen, pupuk organik, pelatihan teknisi alsintan, UMKM digital, penguatan BUMDes, hingga pembangunan jalan produksi.
“Potensi desa kita luar biasa—produksi padi, singkong, kopi, nanas—tapi kalau tanpa hilirisasi, nilainya tetap rendah. Kita ingin petani ikut menikmati nilai tambah, bukan cuma menjual mentah,” ujar Jihan.
Contohnya, dari 3 juta ton gabah, nilainya hanya sekitar Rp20 triliun. Namun bila digiling jadi beras premium di desa, nilainya bisa melonjak menjadi Rp39 triliun.
Deputi Abdul Haris pun sepakat. Ia menyebut pentingnya membangun paradigma baru, bahwa pemberdayaan jauh lebih penting daripada sekadar bantuan.
“Bantuan itu jangka pendek. Tapi pemberdayaan, pendidikan, dan keterampilan akan bertahan lama. Dan Lampung sudah menunjukkan jalannya,” kata Haris.
Pemerintah pusat, lanjutnya, juga tengah mendorong inisiatif serupa melalui Sekolah Rakyat berbasis asrama dan Koperasi Merah Putih sebagai solusi jangka panjang di pedesaan.
Haris menegaskan bahwa menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 bukan hanya soal program, tetapi soal kolaborasi nyata antar-lembaga dan daerah.
“Kami percaya, jika daerah seperti Lampung terus konsisten dengan program seperti ini, dampaknya akan besar. Sekecil apapun langkah, jika terarah, hasilnya akan nyata,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Kemenko PM juga menyerahkan bantuan 1 unit Combine Harvester, Bed Dryer kapasitas 20 ton, dan sarana pertanian lainnya kepada Gapoktan Bersama Desa Bumi Daya.***
