PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69,897 miliar, yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan APBD 2025. Kendati begitu, penerimaan pembiayaan terbesar tetap berasal dari SiLPA 2023 sebesar Rp125,120 miliar.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (30/6/2025).
“Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,45 triliun atau 86,33% dari target, sementara belanja dan transfer daerah terealisasi Rp7,5 triliun atau 85,73%,” ujar Jihan.
Lampung Kembali Raih WTP Ke-11
Jihan menegaskan bahwa meskipun terjadi deviasi antara target dan realisasi pendapatan, seluruh program prioritas berhasil dijalankan secara maksimal. Hal ini juga dibuktikan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Lampung dari BPK RI untuk ke-11 kalinya berturut-turut.
“Ini bukti nyata atas komitmen kami dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dorong Investasi Lewat Dua Raperda Strategis
Dalam paripurna, Wagub juga memaparkan dua Raperda penting:
- RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029
- Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
“Dua raperda ini adalah landasan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus strategi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing,” ungkap Jihan.
Raperda Investasi: Kepastian Hukum dan Kemudahan Usaha
Wagub menjelaskan bahwa Raperda investasi tersebut akan memuat skema insentif, tata cara pemberian, jangka waktu, hingga evaluasi pelaksanaan. Regulasi ini disiapkan untuk menjawab tantangan iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada investor.
RPJMD Menuju Lampung Maju dan Indonesia Emas
Dengan mengusung visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, RPJMD 2025–2029 menitikberatkan pada tiga misi utama:
- Pertumbuhan ekonomi inklusif dan inovatif
- SDM unggul dan produktif
- Tata kelola pemerintahan berintegritas dan berkelanjutan
Salah satu prioritasnya adalah membangun ekosistem ekonomi desa dan memperkuat Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional serta inisiator Lumbung Energi Terbarukan.
“Desa adalah kunci. Ekonomi harus bertumbuh dari bawah, uang harus berputar di desa untuk menciptakan kesejahteraan nyata,” terang Jihan.
Komitmen Stabilitas Harga Pangan dan Gizi Masyarakat
Raperda juga mengakomodasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM dan penguatan konsumsi pangan lokal.
“Dengan tata kelola yang akuntabel, target pembangunan akan semakin terarah, dan Lampung bisa menjadi penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Jihan.***
