PANTAU LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung meneguhkan komitmen pengentasan kemiskinan melalui Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 2025 yang digelar di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, selaku Ketua TKPKD Provinsi, menegaskan pentingnya percepatan Program Desaku Maju dan penerapan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“Program ini harus menjadi payung integrasi pengentasan kemiskinan berbasis desa. Kabupaten/kota dapat memodifikasi sesuai potensi lokal agar lebih tepat sasaran,” ujar Jihan.
Dalam kesempatan itu, Jihan mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah.
“Kemiskinan tidak cukup diselesaikan satu pendekatan. Diperlukan strategi komprehensif: pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong kemiskinan,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi Lampung yang mencapai 5,47% (yoy) pada triwulan I 2025—tertinggi di Sumatera—serta inflasi yang terkendali pada 3,24% di Mei 2024, disebut Wagub sebagai modal penting menurunkan angka kemiskinan menuju target 9,5-10% di akhir 2025.
Jihan juga mengingatkan perlunya kebijakan inklusif, berbasis data akurat, serta sinergi pada empat pilar RPJMN 2025-2029:
✅ Pertumbuhan ekonomi inklusif
✅ Pengurangan beban pengeluaran
✅ Peningkatan pendapatan & kesempatan kerja
✅ Penguatan infrastruktur dasar & SDM
Rapat ini ditutup dengan penandatanganan komitmen sinergi penanggulangan kemiskinan oleh seluruh Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Lampung bersama Wagub Jihan, sebagai wujud nyata kolaborasi menuju Lampung bebas kemiskinan.***
