PANTAU LAMPUNG— Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran melakukan langkah tegas untuk memastikan DPT yang valid dan meminimalkan potensi kecurangan dalam Pemilu 2025. Dengan menginstruksikan patroli pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Pesawaran berupaya mencegah pemilih yang sudah meninggal atau yang tidak berhak tetap tercatat dalam daftar pemilih.
Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihunnajah, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan agar tidak ada pemilih yang terdaftar secara ilegal dalam DPT yang dapat merusak keabsahan pemilu. “Pengawasan terhadap DPT menjadi langkah krusial meskipun DPT sudah ditetapkan. Kami pastikan tidak ada data pemilih yang cacat atau tidak valid, yang dapat mempengaruhi hasil PSU,” ujar Fatihunnajah, Senin (28/4/2025).
Seluruh jajaran Bawaslu sudah diinstruksikan untuk melakukan patroli secara menyeluruh. Hasil pengawasan akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tindakan lebih lanjut.
Fatihunnajah juga menambahkan, meskipun Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa DPT tidak dapat diubah, pengawasan ini tetap penting untuk menjaga integritas pemilu. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahan data, termasuk pemilih yang sudah meninggal, tetap terdaftar,” katanya.
Selain itu, Bawaslu Pesawaran juga berencana untuk mengaktifkan kembali pengawas TPS (PTPS) guna memonitor distribusi formulir pemberitahuan memilih (C6). “Jika ditemukan C6 yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal, kami akan memberikan saran perbaikan kepada KPPS,” tambahnya.
Selain fokus pada DPT, Bawaslu juga mewaspadai potensi praktik politik uang yang sering kali marak menjelang PSU. “Kami menyadari bahwa politik uang rawan terjadi di seluruh kecamatan. Oleh karena itu, kami terus mengedukasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi proses pemilu ini,” ujar Fatihunnajah.
Fatihunnajah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan jalannya PSU yang bersih, jujur, dan adil. “Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga agar demokrasi di Pesawaran tetap terjaga dengan baik,” pungkasnya.***