PANTAU LAMPUNG—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memangkas anggaran infrastruktur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun demikian, ia tidak mengungkapkan secara rinci besaran pemotongan anggaran tersebut.
Thomas menegaskan, meskipun ada pemotongan anggaran, pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pemerintah akan mengandalkan lebih banyak investor swasta.
“Pemangkasan anggaran untuk infrastruktur tidak berarti infrastruktur akan diabaikan. Strateginya adalah lebih mengandalkan sektor swasta untuk berkontribusi,” ujar Thomas.
Ke depan, pemerintah akan lebih intens dalam menggandeng sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur. “Kami ingin mendorong model-model seperti ini karena APBN akan difokuskan untuk program jangka panjang yang mungkin tidak bersifat komersial,” jelasnya.
Thomas menambahkan, anggaran negara tahun ini akan difokuskan pada program-program prioritas, termasuk MBG yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun. Namun, meskipun anggaran ini sudah ditetapkan, masih ada kemungkinan penambahan anggaran untuk program tersebut, meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.
“Program-program prioritas tahun ini adalah tugas pemerintah, dan untuk infrastruktur, kami harus mencari solusi-solusi komersial,” tegas Thomas.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp400 triliun. Meskipun anggaran ini tetap besar, namun mengalami penurunan dibandingkan APBN 2024 yang sebesar Rp423 triliun. Apabila memangkas anggaran lebih lanjut, maka anggaran infrastruktur di tahun ini diperkirakan akan lebih kecil dari Rp400 triliun.***
