PANTAU LAMPUNG – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengkritik keras sikap penegak hukum yang dinilai terlalu lamban dan tidak tegas dalam menangani indikasi korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritik ini muncul setelah Jokowi ditetapkan sebagai salah satu tokoh terkorup dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurut Ray, penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampak menghindari tindakan tegas dengan alasan belum ada laporan resmi mengenai kasus ini.
“Kasus korupsi tidak harus menunggu laporan untuk diproses. Aneh bukan?” ujar Ray, menyampaikan keheranannya atas penundaan penanganan kasus ini. Ia juga menyoroti sikap KPK yang merasa belum bisa bertindak karena tidak adanya laporan, padahal berbagai individu dan organisasi telah melaporkan dugaan keterlibatan anak-anak Jokowi dalam praktik korupsi.
Menurut Ray, sikap penegak hukum yang terkesan menghindar ini semakin memperburuk citra independensi KPK, yang seharusnya berperan sebagai lembaga yang tegak lurus dalam pemberantasan korupsi. Ia mengingatkan, ketika saluran formal tidak memberikan respons yang memadai, isu seperti ini akan semakin tersebar di masyarakat dan memunculkan berbagai bentuk protes publik.
Salah satu bentuk protes yang kini banyak ditemui adalah tulisan ‘Adili Jokowi’ yang menghiasi tembok-tembok Jakarta. Ray melihat fenomena ini sebagai reaksi dari lambannya respons penegak hukum terhadap kasus yang dinilai semakin menguat. Ia mengungkapkan bahwa meskipun tidak tahu siapa yang menggerakkan aksi tersebut, tulisan-tulisan itu jelas berkaitan dengan laporan OCCRP yang mencatatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup dunia.
Ray juga mengingatkan bahwa kritik terhadap Jokowi tidak hanya berasal dari segi hukum, tetapi juga dari sisi politik. Ia mencatat beberapa isu besar yang patut mendapat perhatian, termasuk kemerosotan perlindungan hak asasi manusia (HAM), merosotnya kebebasan berpendapat, dan penurunan indeks pemberantasan korupsi. “Ini adalah beberapa aspek yang layak dicermati,” tambah Ray, yang juga menyoroti fenomena dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi sebagai salah satu isu paling kontroversial dalam masa kepemimpinannya.
Sikap penegak hukum yang terkesan lamban ini, menurut Ray, semakin menumbuhkan pesimisme publik terhadap kemampuannya untuk bertindak tegas dan independen dalam menangani kasus-kasus besar, apalagi yang melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Jokowi.***
