PANTAU LAMPUNG – Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa telah terdeteksi upaya dari sejumlah pihak yang berencana mengacak-acak Kongres PDIP yang dijadwalkan pada 2025. Menurutnya, indikasi awal upaya ini sudah terlihat sejak lama.
Deddy menyebutkan, tanda-tanda tersebut mulai terlihat melalui gugatan yang dilayangkan ke PTUN mengenai SK Kepengurusan PDIP 2025-2026, yang dianggap bertentangan dengan AD/ART partai. “Tanda-tandanya sudah ada, terlihat dari gugatan yang diajukan oleh kelompok tertentu yang mungkin didorong oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mempersoalkan legalitas perpanjangan dan penambahan anggota DPP PDIP,” ungkap Deddy.
Selain itu, indikasi lain muncul melalui penyebaran spanduk yang menyebutkan bahwa kepemimpinan PDIP di bawah Megawati Soekarnoputri adalah ilegal. “Kami sudah mengetahuinya dan sebelumnya telah memberikan respons. Selebihnya, itu menjadi tanggung jawab Anda untuk menggali lebih dalam,” tambahnya.
Sebelumnya, lima kader PDIP sempat menggugat ke PTUN terkait SK No M.HH-05.11.02 tahun 2024 yang memperpanjang masa bakti kepengurusan hingga 2025. Mereka menilai keputusan tersebut melanggar Pasal 17 tentang struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti lima tahun. Namun, tak lama setelah itu, kelima kader tersebut mencabut gugatan mereka dan meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Terkait upaya-upaya tersebut, Megawati Soekarnoputri mengonfirmasi bahwa ada pihak yang berusaha menggoyang kepemimpinannya, menyebut bahwa narasi yang berkembang saat ini mencoba menggambarkan bahwa kepemimpinannya tidak berhasil. “Ada berita yang mengatakan bahwa di Kongres nanti, kepemimpinanku akan digulingkan karena dianggap gagal. Saya sengaja menyampaikan ini agar publik mengetahui. Coba saja kalau ada yang berani mengacak-acak partai saya,” ujar Megawati.
Namun, Megawati tidak merinci siapa saja pihak yang dimaksud dan apakah upaya tersebut berkaitan dengan upaya pengambilalihan kursi Ketua Umum PDIP.***
