PANTAU LAMPUNG – Warga Papua yang tergabung dalam kelompok Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi protes menolak hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024. Mereka mendatangi Kantor Sekretariat Provinsi Papua Barat Daya, meminta transparansi dalam proses seleksi, khususnya terkait kuota yang diperuntukkan bagi OAP.
Dalam unjuk rasa tersebut, massa menilai bahwa penerimaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang CPNS 2024 di wilayah Papua Barat Daya tidak mencerminkan prinsip transparansi yang seharusnya. Mereka mengklaim proses seleksi tersebut memiliki cacat hukum yang merugikan.
Forum Pencari Kerja Orang Asli Papua menuntut kejelasan mengenai mekanisme formasi khusus untuk OAP. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), setidaknya 80 persen dari formasi CPNS di Papua harus diperuntukkan bagi warga asli Papua.
“Harus ada keterbukaan terkait mekanisme seleksi, terutama mengenai formasi untuk OAP yang seharusnya 80 persen,” ujar Ketua Forum Pencaker OAP Provinsi Papua Barat Daya, Jolfin Kareth, dalam aksi tersebut.
Aksi ini menjadi sorotan publik, mengingat adanya kekhawatiran bahwa sistem seleksi CPNS 2024 tidak sepenuhnya memberikan kesempatan yang adil bagi Orang Asli Papua. Massa mengingatkan pemerintah bahwa keterbukaan dan keadilan dalam proses seleksi CPNS sangat penting untuk menghindari ketidakpuasan yang lebih besar di masyarakat Papua.***
