PANTAU LAMPUNG– Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pringsewu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas upaya penurunan angka stunting di Aula Paris, Kabupaten Pringsewu, Selasa (19/11/2024). Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu, Heri Iswahyudi, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan.
Dalam sambutannya, Pj Bupati menyatakan bahwa stunting masih menjadi masalah serius yang harus diatasi secara kolektif. Ia menekankan dampak stunting yang tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif anak, yang dapat berdampak pada produktivitas dan perekonomian di masa depan.
Kemajuan Penurunan Stunting
“Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kabupaten Pringsewu pada 2023 tercatat 15,8%. Melalui program intervensi terpadu, jumlah balita stunting berhasil diturunkan dari 1.536 anak menjadi 1.405 anak,” ungkapnya.
Sekda menjelaskan bahwa intervensi untuk menurunkan angka stunting melibatkan dua pendekatan utama, yakni intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk menangani penyebab tidak langsung. Dukungan kebijakan dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah juga dinilai krusial.
Fokus Pencegahan 2025
Pada 2025, pemerintah pusat menetapkan Lampung sebagai salah satu provinsi prioritas pencegahan stunting terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Percepatan penurunan stunting akan berubah fokus menjadi pencegahan stunting terintegrasi, melibatkan seluruh pihak untuk memastikan intervensi dilakukan secara sinergis,” jelas Sekda.
Pentingnya Koordinasi
Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu, dr. Ulinoha, menyebutkan bahwa Rakor TPPS ini mengacu pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
“Ini adalah Rakor ketiga yang melibatkan TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, hingga mitra kerja lainnya. Rakor ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program,” paparnya.
Rakor ini diikuti 110 peserta, termasuk perwakilan perguruan tinggi, pemerintah desa, dan unsur terkait lainnya. Hadir pula Kepala Bappeda Imam Santiko Raharjo, Kadis Kesehatan Purhadi, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Iskandar Muda, serta sejumlah camat dan KUPT Puskesmas se-Kabupaten Pringsewu.***
