PANTAU LAMPUNG – Pengenalan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menandai upaya modernisasi dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan. Transformasi ini mengalihkan banyak negara, termasuk Indonesia, menuju sistem identitas digital untuk mengelola data penduduk, menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan.
1. Efisiensi Administrasi: Identitas digital memungkinkan pemerintah mengelola data penduduk dengan lebih efisien. Pendaftaran, pembaruan data, dan verifikasi dapat dilakukan secara online, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan.
2. Akses Mudah ke Layanan Publik: Identitas digital memungkinkan penduduk untuk dengan mudah mengakses berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Ini meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan bagi semua lapisan masyarakat.
3. Perlindungan Data Pribadi: Dengan teknologi keamanan canggih, identitas digital dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi penduduk. Sistem enkripsi dan otentikasi ganda membantu mencegah penyalahgunaan data.
4. Dukungan bagi Ekonomi Digital: Identitas digital mendukung pertumbuhan ekonomi digital dengan memfasilitasi transaksi online dan pengembangan layanan berbasis teknologi. Ini menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha dan meningkatkan inklusi keuangan.
Namun, identitas digital juga memiliki risiko tertentu:
1. Kerentanan Terhadap Gangguan Teknis dan Serangan Cyber: Kegagalan sistem atau pelanggaran keamanan dapat mengakibatkan kerugian besar dan risiko pencurian identitas.
2. Kesenjangan Digital: Tidak semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet, menyebabkan kesenjangan digital dan menghambat sebagian masyarakat untuk mengakses layanan yang disediakan.***
