PANTAU LAMPUNG –Selama hampir sepuluh tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung hampir mengalami stagnasi yang signifikan. Jalan rusak dan keterbengkalainnya Kota Baru adalah beberapa contoh konkret dari ketidakmajuan Provinsi Lampung.
Di tengah upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki konektivitas melalui proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Lampung tetap terjebak dalam kondisi stagnan.
Setelah kepemimpinan Gubernur Lampung Sjahroedin ZP, tampaknya Lampung mengalami kehentian dalam pembangunan infrastruktur.
Dua gubernur yang menggantikan Sjahroedin, yakni Ridho Ficardo dan Arinal, nampaknya kurang memperhatikan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur di Lampung.
Padahal, sektor pariwisata di Lampung semakin berkembang dengan pesat, menarik perhatian banyak wisatawan dan investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya.
Namun, sayangnya, potensi pariwisata ini tidak dianggap serius oleh Ridho maupun Arinal.
Kondisi jalan provinsi di 15 kabupaten/kota di Lampung semakin memprihatinkan, dengan banyaknya jalan rusak yang tidak layak dilalui dan menelan korban.
Bahkan, pemerintah pusat harus turun tangan, dengan Presiden Jokowi mengakui buruknya kondisi jalan di Lampung setelah seorang influencer asal Lampung yang tinggal di luar negeri menyoroti kondisi pembangunan di sana.
Namun, tampaknya sindiran dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi, tidak mampu mendorong Arinal untuk memperbaiki kondisi infrastruktur.
Sebaliknya, Arinal justru dengan percaya diri maju kembali untuk mencalonkan diri dalam periode keduanya.
Salah satu penyebab stagnasi pembangunan infrastruktur di Lampung adalah kecenderungan masyarakat yang cenderung pragmatis, yang melihat pemilihan pemimpin sebagai kesempatan untuk keuntungan pribadi melalui praktik politik uang.
Kasus-kasus seperti serangan fajar menunjukkan bahwa kandidat yang terpilih cenderung lebih memperhatikan kepentingan pribadi daripada kemajuan Provinsi Lampung.***
