PANTAU LAMPUNG– Panitia Pilkades Kabupaten Lampung Timur akan menagih uang penyelenggaraan pemilihan tersebut yang dilakukan serentak untuk 112 kepada Pemkab setempat.
Ketua panitia pilkades Desa Surabaya Udik, Kec. Sukadana yakni Taslim menjelaskan, tiap desa penyelenggara mestinya menerima bantuan APBD murni dan APBD perubahan tahun 2023 sekitar Rp18 juta/desa.
Tapi hingga pesta rakyat tingkat desa berakhir, pemkab hanya mengucurkan Rp13 juta per desa dan Rp5 juta lagi masih ditahan pemerintah kabupaten.
“Pilkades sudah kami laksanakan dengan baik dan lancar. Tapi, sisa Rp5 juta untuk tiap desa termasuk desa kami belum disalurkan,” tegas Taslim yang diamini panitia lain.
Akibat keterlambatan biaya yang bersumber dari APBD itu, sejumlah panitia terpaksa merogoh kocek pribadi agar pilkades di desanya tak terhambat akibat kekurangan biaya.
“Agar pilkades lancar dan sukses, ada panitia desa tetangga yang terpaksa mengeluarkan biaya pribadi. Ini sudah sangat keterlaluan,” ujar Taslim.
Oleh sebab itu, karena panitia pilkades telah menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan pemimpin desa pilihan rakyat, mereka minta pemkab segera menyalurkan kekurangan biaya tersebut.
“Kami nggak butuh penghargaan lebih dari negara atau pemerintah. Tapi tolong salurkan kekurangan Rp5 juta itu. Karena uang itu untuk bayar hutang panitia,” pungkas Taslim.
Hal senada dikatakan Imron, Ketua Pilkades Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban. Hingga saat ini Pemkab Lampung Timur belum melunasi biaya Rp5 juta bagi tujuh desa kecamatan itu yang menggelar pilkades.
Padahal, sisa uang itu sangat diperlukan panitia untuk melunaskan kekurangan selama penyelenggaraan berlangsung.
“Jumlahnya sangat kecil. Tapi sangat berarti bagi kami panitia untuk melunasi selama tahapan hingga pilkades digelar,” tegas Imron.
Hal yang juga dikeluhkan panitia pilkades Kecamatan Way Jepara dan kecamatan lain yang menggelar pesta demokrasi tingkat desa itu. Panitia minta Bupati Dawam Rahardjo segera membayarkan sisa uang tersebut.
“Masa iya uang yang nggak seberapa itu tidak dibayarkan. Sedangkan selama tahapan hingga pilkades panitia kerja siang malam,” ujar Budi, Ketua Pilkades Labuhanratu Danau Wayjepara.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Timur Heriyansyah mengatakan hal tersebut sudah dibahas Komisi I DPRD Lampung Timur melalui dengar pendapat.
“Soal apa hasilnya, silakan teman-teman wartawan tanya langsung ke Komisi I,” ujar mantan Sekretaris Dinas Kominfo itu.
Sementara, Ketua Komisi I Gunardi daat dihubungi lewat telepon, meskipun aktif tapi politisi PKB itu tidak merespon.
(Asir)
