JAKARTA, PL – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri kick off Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Acara yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Selasa (11/7/23) tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Selain Gubernur Lampung, hadir juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Zaidirina, dan Sekretaris DPMDT, I Wayan Gunawan, Korprov RMC VI Provinsi Lampung, Azlim Fitra.
Dalam arahannya Mendagri menyatakan komitmen dalam memperkuat Pemerintahan Desa dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Sebab desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
“Kenapa acara ini diselenggarakan bahwa salah satu visi Bapak Presiden Jokowi pada saat perpanjangan tahun 2014 tahun pertama adalah membangun dari pinggiran, pinggiran ini adalah satu di pedesaan pedesaan yang kedua perbatasan,” ujar Mendagri
Dijelaskan oleh Mendagri, penguatan Pemerintahan Desa perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di Desa.
Mendagri menyadari, untuk mewujudkan upaya itu bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan di Desa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, salah satunya peningkatan kapasitas kepala desa.
Menurutnya, sistem pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat memungkinkan masyarakat memperoleh pemimpin yang inovatif, kreatif, dan memiliki kemampuan dalam memimpin. Namun di sisi lain, sistem itu juga memungkinkan masyarakat mendapatkan pemimpin yang masih membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai kemampuan manajerial, birokrasi, dan memahami aturan pemerintahan.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dibutuhkan agar kapasitas Kepala Desa lebih unggul dan merata di semua Desa. Kapasitas tersebut salah satunya mengenai pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintahan Desa.
“Karena itulah dari Kemendagri dan Dirjen Pemdes bekerja sama dengan Bank Dunia memberikan guide to kita Indonesia dalam rangka untuk memperkuat kemampuan para Kepala Desa,” tambah Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, Program tersebut direncanakan digelar pada 2023 dan 2024 dengan mengambil jeda waktu pelaksanaan tahapan Pemilu. Nantinya melalui program tersebut akan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada Kepala Desa.
“Kiita memiliki mekanisme manajemen tersendiri manajemen administrasi negara untuk mengatur Pemerintahan Desa oleh karena itulah kita perlu memperkuat Pemerintahan di Desa terutama kapasitas Kepala Desa dan para perangkatnya,” jelas Mendagri.
“Jadi Kepala Desa tidak berpikir bagaimana menghabiskan anggaran dari pusat pemerintahan tapi bagaimana uang ini menjadi modal untuk mendapatkan penguasaan yang benar bagaimana membuat gelandangan melihat dari potensi yang ada, kemampuan menangkap potensi inilah yang kita kuasai.” menyimpulkan.
Selanjutnya peserta Rakernas mendengarkan Panel Diskusi dengan materi dari beberapa narasumber, diantaranya Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Deputi Bidang Koordinasi Pemetaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, dan Deputi Bidang Pencegahan KPK.
Turut hadir dalam acara Rakornas P3PD tersebut Panglima TNI Republik Indonesia Laksamana TNI H. Yudo Margono, SE., MM, CSFA, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si, M.Si, MA. Serta Gubernur, Bupati dan Walikota Se-Indonesia. (dols)
