JAKARTA, Pantaumedia.id – Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun tata kelola sistem perhubungan yang aman demi keselamatan masyarakat.
Hal ini disampaikan Mendagri saat menghadiri Kick Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Mendagri menerangkan untuk membangun sistem ruang yang aman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. “Sebetulnya banyak sekali kaitannya antara Kemenhub dengan Kemendagri karena satu di Kemendagri itu mengenai masalah RTRW-nya, tata ruang, misalnya untuk membuat jalan yang ramah kepada pesepeda,” katanya.
Selain itu, kata Mendagri, perlu juga pencermatan dalam proses review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melihat secara teknis tentang kondisi jalan yang aman bagi masyarakat. Sebab, persoalannya saat ini banyak sekali kondisi jalanan yang rawan kecelakaan. Untuk itu, hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah.
“Kita akan mencoba melihat daerah-daerah yang mungkin rawan kecelakaan lalu lintas, yang polusinya cukup tinggi, bagaimana untuk mengurangi karbon dengan moda sistem jalan dan transportasi yang ramah lingkungan,” tegas Mendagri.
Tidak hanya itu, untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, Mendagri akan berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang fasilitas khusus dalam menunjang aktivitas masyarakat. Contohnya, dengan membuat jalur khusus pesepeda dan pejalan kaki. Apalagi saat ini banyak daerah pemekaran baru yang butuh perhatian khusus tentang tata ruang yang baik.
“Kita harus mulai dari situ, termasuk kota-kota baru, daerah-daerah pemekaran baru. Jangan sampai terlanjur sudah membuat sistem transportasi yang kacau. (Maka perlu) dibuat yang tadi, trotoarnya, ada untuk pesepedanya, (karenanya harus) didesain dari awal,” tambahnya.
Selain itu, Mendagri juga mengimbau kepada semua pihak agar masalah lalu lintas menjadi perhatian utama. Hal ini lantaran kecelakaan lalu lintas telah memakan banyak korban jiwa. “Pembunuh nomor satu itu sebetulnya adalah bukan teroris, bukan pemberontakan, nomor satu adalah (kecelakaan) lalu lintas, korban lalu lintas jauh lebih banyak dibanding yang lain,” pungkasnya. (kemendagri)
