Polres Pringsewu Imbau Masyarakat Waspadai TPPO Modus Kerja di Luar Negeri
PRINGSEWU, PL – Polres Pringsewu Polda Lampung mengimbau masyarakat mewaspadai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus merekrut tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.
Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Iptu Feabo Adigo Mayora Pranata kepada wartawan pada Minggu (11/6/2023) siang.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah,” tutur Kasat Reskrim.
Ia menjelaskan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri, beberapa waktu yang lalu, berhasil menyelamatkan 123 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang di Nunukan Kalimantan Utara. Para korban terdiri atas 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Timur.
Meskipun tidak ada yang berasal dari Pringsewu, Feabo meminta masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur resmi agar mendapatkan hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hukum.
“Apabila masyarakat ingin bekerja adi luar negeri, silakan gunakan jalur resmi jangan melalui calo. Sebab, jika melalui jalur ilegal akan sulit mendapatkan hak-hak tersebut,” ujarnya.
Feabo juga mengatakan agar tidak menjadi korban TPPO, masyarakat diwajibkan memilih Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan perusahaan perekrutan dan penempatan pekerjaan migran Indonesia resmi atau legal. Menurutnya, untuk mengetahui legalitas perusahaan tersebut, maka masyarakat perlu melakukan verifikasi ke dinas-dinas terkait.
lusan Akademi Kepolisian tahun 2015 ini menegaskan, seseorang yang terlibat kasus TPPO dapat dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Pelaku pun dapat dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta,” ujarnya. (*)
