PANTAU LAMPUNG- Permasalahan infrastruktur jalan rusak dan kepesertaan BPJS yang tidak aktif menjadi keluhan utama masyarakat dalam kegiatan reses II masa sidang II anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Sebanyak sebelas anggota DPRD Lampung Tengah menggelar reses di tiga wilayah berbeda, yakni Kampung Tanjungpandan Kecamatan Bangunrejo, Kampung Way Krui Kecamatan Kalirejo, dan Kampung Poncowarno Kecamatan Kalirejo, pada 30–31 Maret hingga 1 April 2026.
Kegiatan yang dihadiri ratusan warga serta tokoh masyarakat tersebut berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Dalam forum itu, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan jalan, penguatan UMKM, layanan BPJS, hingga rendahnya insentif bagi ketua RT.
Salah satu anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Gerindra, Nuriyah, S.Sos, menyampaikan bahwa hampir di setiap titik reses, persoalan jalan rusak menjadi keluhan yang paling dominan.
“Semua kampung keluhannya sama, yaitu perbaikan jalan, baik jalan desa maupun jalan kabupaten,” ujarnya.
Nuriyah menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya memperjuangkan aspirasi tersebut dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah yang tersedia.
Selain itu, persoalan BPJS yang tidak aktif juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, pihak DPRD akan mengupayakan solusi agar kepesertaan masyarakat dapat diaktifkan kembali.
“Untuk BPJS, anggarannya ada di tiga level, yakni kabupaten, provinsi, dan pusat. Kami bisa membantu untuk mengaktifkan kembali di tingkat kabupaten,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, masyarakat Way Krui juga menyampaikan potensi pengembangan UMKM, khususnya kerajinan tapis. Bahkan, terdapat rencana untuk membentuk kampung adat sebagai upaya memperkuat identitas budaya dan ekonomi lokal.
“Sudah ada musyawarah dengan masyarakat, dan saat ini masih dalam tahap wacana,” tambah Nuriyah.
Sementara itu, terkait keluhan rendahnya insentif RT, Nuriyah menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi, struktur aparatur kampung hanya sampai tingkat kepala dusun atau RW. Adapun pemberian insentif RT merupakan kebijakan pemerintah daerah.
Usai kegiatan reses, para anggota DPRD juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Kalirejo Lestari, sebuah pabrik kelapa sawit (CPO), menyusul keluhan masyarakat terkait tingginya harga tangkos (limbah sawit) yang mencapai Rp1,3 juta per truk.
Harga yang tinggi tersebut dinilai memberatkan petani, bahkan membuat sebagian tidak mampu melanjutkan produksi.
“Tangkos itu sebenarnya limbah pabrik yang tidak untuk diperjualbelikan. Kami menduga ada oknum yang bermain, dan kami berharap perusahaan dapat segera menindaklanjuti,” tegas Nuriyah.
Kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***
