PANTAU LAMPUNG — Drama politik yang mengguncang Kabupaten Lampung Tengah kembali pecah setelah beredar kabar bahwa tiga anggota DPRD setempat diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Informasi yang merebak cepat ini sontak memicu kehebohan besar, baik di lingkungan pemerintahan maupun di kalangan masyarakat.
Menurut sumber terpercaya, tiga anggota DPRD yang diduga diamankan memiliki inisial S, P, dan R. Ketiganya tengah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ketika operasi tersebut dikabarkan berlangsung. Sumber menyebut kejadian terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah hotel tempat para legislator itu menginap.
Salah satu anggota, berinisial S, dilaporkan tiba-tiba keluar dari ruangan Bimtek saat kegiatan masih berlangsung. Sejak saat itu, ia tidak lagi terlihat hingga kegiatan selesai. Gerak-gerik mencurigakan ini kemudian dikaitkan dengan kabar OTT yang beredar.
Hal serupa juga dikabarkan menimpa P, sementara R disebut-sebut dibawa petugas setelah baru saja tiba dari perjalanan umrah. Dugaan kuat menyebut ketiganya diamankan dalam rangkaian penyelidikan KPK terkait kasus yang sedang disorot publik.
Rombongan DPRD Lampung Tengah diketahui berada di Jakarta sejak Minggu, 7 Desember 2025, untuk mengikuti Bimtek bertema *Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila. Acara ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan dijadwalkan berlangsung hingga 9 Desember 2025 di Hotel Novotel Jakarta. Para peserta rencananya pulang ke Lampung pada 10 Desember pagi.
Di balik kabar OTT ini, beredar dua dugaan besar yang kini menjadi sorotan publik. Pertama, penindakan diduga berkaitan dengan proses pengesahan APBD Lampung Tengah 2026 yang selama ini disebut-sebut penuh tarik ulur dan kepentingan. Kedua, muncul isu bahwa pemeriksaan berkaitan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), di mana proses teknis dan politiknya tengah menjadi perhatian.
Meski demikian, hingga berita ini dirilis, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas pihak yang diamankan, bukti-bukti yang ditemukan, atau pasal yang diterapkan. Pesan yang dikirimkan kepada Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum mendapat respons. Beberapa kali dihubungi melalui telepon, panggilan juga tidak diangkat.
Situasi ini memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat, terutama karena ketiga inisial yang disebut merupakan figur yang cukup dikenal di Lampung Tengah. Publik menuntut kejelasan dan berharap KPK segera membuka fakta sesungguhnya untuk menghindari kabar simpang siur.
Jika benar OTT dilakukan, maka Lampung Tengah kembali masuk daftar daerah yang terseret pusaran kasus korupsi pada level legislatif, memperpanjang daftar panjang pejabat daerah yang tersandung persoalan hukum menjelang akhir tahun 2025.
Pemerhati kebijakan publik menilai bahwa kasus ini bisa menjadi titik balik bagi transparansi politik di Lampung Tengah, sekaligus memberi sinyal kuat tentang pengawasan ketat terhadap proses penganggaran daerah. Mereka mendorong agar masyarakat tetap tenang sambil menunggu pernyataan resmi dari KPK.
Sampai saat ini, publik masih menunggu pengumuman yang dapat memastikan apakah kabar OTT tersebut benar terjadi dan sejauh mana dugaan korupsi yang melibatkan ketiga anggota dewan tersebut. Yang jelas, atmosfir politik di Lampung Tengah kini memanas dan penuh teka-teki.***
