PANTAU LAMPUNG – Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan serius terkait peredaran narkotika. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa Lampung masih minim fasilitas rehabilitasi bagi para pengguna narkoba, meskipun angka penyalahgunaan terus meningkat. Provinsi ini tidak hanya menjadi jalur perlintasan narkotika dari Sumatera menuju Jawa, tetapi juga mengalami “netes” narkoba yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
“Kondisinya sampai hari ini, Lampung menjadi perlintasan narkoba baik dari Sumatera ke Jawa, bahkan dari luar negeri ke Jawa. Tapi netesnya juga banyak di Lampung, karena daerah perlintasan,” ujar Mirza, sapaan akrab Gubernur, saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba oleh BNNP Lampung, Selasa, 18 November 2025.
Mirza menegaskan bahwa fasilitas rehabilitasi yang ada saat ini jauh dari memadai. Berdasarkan data BNNP Lampung, hanya terdapat 175 tempat rehabilitasi di BNN Kalianda, sementara pengguna aktif narkoba yang tercatat mencapai sekitar 31 ribu orang. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan kapasitas layanan yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“Di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung pun mayoritas pasien justru berasal dari kasus penyalahgunaan narkoba, padahal seharusnya mayoritas pasien adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sekitar 80 persen pasien RSJ terkait narkoba, datang dari seluruh kabupaten/kota,” kata Mirza.
Dampak penyalahgunaan narkoba juga terlihat nyata di rumah sakit umum. Banyak fasilitas kesehatan pemerintah menangani penyakit yang muncul akibat penggunaan narkotika. Mirza menekankan bahwa peredaran narkoba telah mengakar luas di masyarakat, padahal Lampung seharusnya hanya menjadi wilayah perlintasan.
“Kegiatan pemusnahan barang bukti ini memberikan pesan tegas bahwa Lampung menutup pintu bagi peredaran narkoba. Kita ingin daerah ini aman dan menjadi harapan bagi pembangunan dan generasi muda,” tegasnya.
Gubernur Lampung juga menekankan pentingnya menjaga masa depan anak-anak dari bahaya narkoba. “Orang tua berharap anak-anak mereka bisa membawa Lampung lebih baik. Jangan biarkan narkoba mematahkan doa para orang tua dan seluruh masyarakat Lampung,” tambah Mirza.
Untuk mengatasi kekurangan fasilitas rehabilitasi, Mirza berencana mendorong RSJ Lampung memperluas layanan rehabilitasi narkoba. “Kita akan dorong RSJ melayani lebih banyak rehabilitasi narkoba, karena lahan dan fasilitas masih tersedia, serta spesialisasi untuk rehabilitasi bisa dikembangkan di sana,” jelasnya.
Kepala BNNP Lampung, Kombes Pol Sakeus Ginting, mengakui keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan berharap ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun pusat agar fasilitas bisa ditingkatkan.
Selain itu, kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba kali ini menegaskan komitmen BNNP Lampung dalam memberantas peredaran narkotika. Sebanyak 11,2 kilogram sabu dan 770 gram ganja dimusnahkan, hasil pengungkapan selama tiga bulan terakhir sejak Agustus 2025. Barang bukti berasal dari 11 tersangka, yang perannya mulai dari pengedar hingga bandar.
Rinciannya, tersangka S dan A disita sabu 68,58 gram; CS, JR, ZA, HT, DS, EV, MS disita sabu 11.158,22 gram; N disita ganja 770 gram; dan DE disita sabu 8,71 gram. Seluruh barang bukti dimusnahkan melalui incinerator dengan suhu 1.000 derajat Celcius selama 45–90 menit hingga habis tanpa sisa.
Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati, untuk memberi efek jera.
Ginting menekankan bahwa Lampung hingga kini masih menjadi jalur utama penyelundupan narkoba dan sekaligus pasar karena daya beli masyarakat terhadap narkotika yang tinggi. Ia mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersatu untuk menciptakan Lampung bebas narkoba.
“Bersama kita harus bahu-membahu, menutup peluang peredaran narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya. Lampung harus bersih dari narkoba agar generasi muda bisa berkembang dengan sehat,” pungkasnya.***
