PANTAU LAMPUNG— Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang melibatkan pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asosiasi bisnis, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan yang digelar di Hotel Emersia, Kamis 30 Oktober 2025, menjadi momentum strategis untuk mempersiapkan pelaksanaan sensus yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun depan.
Dalam sambutannya, Bani menyampaikan pesan tertulis Gubernur Lampung yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas data ekonomi. “Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya adalah fondasi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan, tapi instrumen penting untuk evaluasi dan kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bani menegaskan bahwa keberhasilan sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, melainkan hasil kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjamin proses berjalan lancar. Dunia usaha menjadi penyedia data utama, sedangkan akademisi dan media memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi data serta komunikasi publik. Akademisi mengolah hasil sensus menjadi masukan kebijakan, sedangkan media memastikan masyarakat memahami pentingnya sensus sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Kolaborasi ini harus menjadi energi berkelanjutan, tidak berhenti saat sensus selesai. Dunia usaha, akademisi, pemerintah, hingga media harus bergerak bersama untuk menciptakan ekonomi Lampung yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” tambah Bani.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya transformasi digital. Tiga pilar strategis yang menjadi fokus adalah Sistem Data Indonesia (SDI) untuk data akurat dan terpadu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik digital, dan Lampung-In sebagai implementasi digitalisasi di tingkat daerah.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa pembangunan yang efektif mustahil tanpa dukungan data yang valid dan akurat. “Di era sekarang, data adalah mata uang baru. Tanpa data yang kuat, kebijakan hanyalah dugaan. Data yang tidak berkualitas akan menimbulkan kebijakan yang tidak tepat sasaran,” tegas Ahmadriswan.
Ahmadriswan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memetakan aktivitas ekonomi Lampung secara menyeluruh, dari usaha mikro hingga industri besar. Pendataan lapangan dijadwalkan Mei hingga Juli 2026, dengan petugas BPS mengunjungi pelaku usaha secara langsung maupun melalui sistem online. Ia menekankan prinsip kerahasiaan data: informasi yang dipublikasikan bersifat agregat, bukan individu, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir akan penyalahgunaan data.
“Prinsip kami adalah data apa adanya. Data dari Bapak/Ibu akan diolah menjadi indikator untuk memotret kondisi ekonomi Lampung dan menjadi dasar kebijakan yang tepat. Data ini dari Bapak/Ibu, untuk Bapak/Ibu, dan oleh Bapak/Ibu,” tambah Ahmadriswan.
Selain memberikan manfaat bagi pemerintah, data sensus juga bermanfaat bagi dunia usaha. Pelaku usaha dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyusun strategi bisnis, memahami tren pasar, dan menemukan peluang baru. Dengan demikian, Sensus Ekonomi 2026 menjadi alat penting bagi seluruh ekosistem ekonomi Lampung.
Kegiatan rakor ini juga diwarnai diskusi interaktif antara OPD, asosiasi bisnis, akademisi, dan perwakilan media. Para peserta berbagi praktik baik, pengalaman, serta inovasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data ekonomi. Sinergi ini diharapkan memperkuat komitmen semua pihak dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi Lampung.
Dengan semangat kolaboratif yang terbangun selama rakor, Pemprov Lampung optimistis bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berjalan sukses, menghasilkan data yang akurat, dan menjadi dasar perencanaan ekonomi yang efektif. Langkah ini sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, di mana semua pihak bergerak bersama untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.***
