PANTAU LAMPUNG– Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan nasional dalam pengembangan pemerintahan digital. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima kunjungan Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka penilaian Digital Leadership Government Award Tahun 2025, Jumat (31/10/2025) di ruang kerja Sekdaprov.
Kegiatan ini menjadi ajang penilaian terhadap kepemimpinan digital para Sekretaris Daerah se-Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis mereka dalam mengorkestrasi transformasi digital di daerah masing-masing. Penilaian ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya pemerintahan digital yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi visitasi, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan fondasi penting bagi pemerintahan modern. Ia menekankan perlunya integrasi data sebelum digitalisasi sepenuhnya diterapkan.
“Saya sudah melihat bagaimana pentingnya integrasi digitalisasi. Namun sebelum dilakukan integrasi sepenuhnya, diperlukan integrasi data yang dilakukan dalam platform digitalisasi data untuk memudahkan prosesnya. Kita ingin ke depan Lampung bisa sepenuhnya terdigitalisasi setelah semua data terintegrasi,” ujar Marindo.
Sekdaprov juga menekankan bahwa penyatuan data di tingkat daerah merupakan langkah awal untuk mewujudkan konsep satu data Indonesia.
“Konsep menyatukan Lampung, menyatukan Indonesia itu diawali dari masing-masing daerah yang menyatukan datanya secara bottom-up. Jika semua provinsi memiliki data yang terintegrasi, maka satu data Indonesia akan terwujud,” tambahnya.
Sebagai bukti komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah meluncurkan program unggulan ‘Lampung-in’, sebuah super apps yang menjadi wajah digitalisasi pelayanan publik di daerah. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari pengaduan masyarakat, informasi pasar, pembayaran pajak, hingga akses data layanan publik lainnya.
“Lampung-in mengintegrasikan berbagai data dan layanan publik di Provinsi Lampung. Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendorong digitalisasi, khususnya di bidang pelayanan publik. Aplikasi ini menjadi saluran komunikasi masyarakat dengan pemerintah, termasuk untuk pengaduan dan evaluasi pelayanan publik,” jelas Marindo.
Meski aplikasi ini terinspirasi dari sistem digital di daerah lain, Sekdaprov menegaskan bahwa pengembangannya terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Lampung. Ia juga menekankan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi adalah akar dari pelayanan publik dan akar dari pemerintahan itu sendiri,” tegasnya.
Tim penilai ASKOMPSI, yang hadir melalui Direktur Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, mengapresiasi langkah Lampung dalam membangun fondasi digital berbasis data.
“Bapak sudah memahami dengan baik konsepsi dari data itu sendiri. Digitalisasi akan berjalan dengan baik jika hulunya, yaitu data, sudah beres. Fokus Bapak pada integrasi data dan keamanan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun pemerintahan digital,” kata Andi.
Visitasi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menunjukkan kesiapannya menuju pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.***
