PANTAU LAMPUNG— Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela ikut serta dalam pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025, yang digelar serentak bagi 800.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui virtual meeting, Selasa (21/10/2025). Acara ini menghubungkan 38 provinsi secara simultan dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari pusat kegiatan di Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kegiatan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM, sekaligus memperkuat struktur usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Program KUR massal dirancang untuk mempercepat penyaluran permodalan, mempermudah UMKM memperoleh kredit, serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan yang terjangkau.
Di Provinsi Lampung, acara dipusatkan di Aula Mahan Agung, Bandarlampung, dengan dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, serta seluruh kepala OPD terkait. Acara juga melibatkan perwakilan lembaga keuangan penyalur KUR, memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan perbankan.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pelaksanaan akad massal KUR ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung UMKM. Program ini juga bertujuan menggeser pembiayaan dari konsumtif ke produktif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis ekonomi nasional. Dari total 3,7 juta debitur KUR, program ini diperkirakan telah menciptakan 6–9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Menteri Maman menegaskan, pada tahun 2026, pemerintah menargetkan 62% alokasi KUR untuk sektor produksi, sekaligus mendorong formalitas UMKM melalui program perlindungan sosial, kesehatan, dan asuransi. “KUR bukan hanya soal modal, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar lebih produktif, berdaya saing, dan mampu menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pelaku UMKM adalah pahlawan ekonomi bangsa, dan KUR merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan. Ia juga mengumumkan penghapusan utang macet UMKM agar pelaku usaha terdampak dapat kembali memperoleh akses kredit, serta memastikan target penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp300 triliun dengan alokasi sektor produksi ditingkatkan menjadi 65%.
Menurut Airlangga, kualitas penyaluran KUR terus membaik dengan tingkat kredit macet (NPL) hanya 2,28%, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman non-KUR yang mencapai 4,55%. Pemerintah juga mendorong perluasan KUR ke luar Pulau Jawa dan memperkuat sektor padat karya, termasuk industri tekstil, sepatu, kulit, serta pertanian rakyat seperti komoditas tebu.
Selain itu, pemerintah meluncurkan program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) tambahan senilai Rp130 triliun untuk membangun 320 ribu unit rumah, sekaligus memberikan peluang bagi kontraktor UMKM lokal untuk berperan dalam pembangunan perumahan rakyat.
Di Lampung, total alokasi dana KUR mencapai Rp919 miliar, yang akan disalurkan kepada 15.381 debitur di seluruh kabupaten/kota. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada empat UMKM, yaitu Thian Saputra (bengkel dan sparepart motor, Rp20 juta), Dian Ratnasari (usaha furniture, Rp50 juta), Rahmat Hidayat (bengkel las, Rp50 juta), dan Muhammad Suharto (warung sembako, Rp70 juta). Prosesi penandatanganan akad dilakukan secara langsung dan disaksikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf.
Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM, memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, serta memberikan kepastian permodalan bagi pelaku usaha di Lampung. Selain meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu mempererat kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan pelaku UMKM, sehingga dampak positifnya dirasakan secara luas.***
