PANTAU LAMPUNG— Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Gema Puan, organisasi relawan dan pengamat politik, mengeluarkan catatan penting terkait kinerja pemerintah. Menurut Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, meski 90% masyarakat mengaku puas dengan arah kebijakan Presiden, masih terdapat 10% isu kritis yang harus menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti secara tegas.
Tiga Kegagalan Utama yang Menjadi Sorotan
Ridwan menegaskan, 10% catatan negatif ini bukan sekadar kritik ringan, melainkan menyangkut kegagalan yang berdampak luas bagi masyarakat dan citra pemerintahan.
1. Peristiwa Agustus Kelam
Menurut Gema Puan, peristiwa kontroversial di bulan Agustus tahun lalu diduga terjadi secara terencana (by design). Hingga kini, aktor intelektual di balik insiden tersebut belum terungkap. Tidak adanya langkah hukum yang jelas terhadap pelaku utama membuat masyarakat resah dan mempertanyakan kredibilitas penegakan hukum di era Presiden Prabowo. Ridwan menegaskan, pemerintah harus memastikan kasus ini tidak berlarut-larut dan harus ada tindakan hukum yang tegas agar menjadi pelajaran bagi penyelenggara negara di masa depan.
2. Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Program unggulan Presiden untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah ini justru tercoreng dengan insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Ridwan 98 menyebut, hingga kini belum ada tindakan hukum atau evaluasi transparan terhadap pihak yayasan dan pengelola yang bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menjamin kualitas dan keamanan program sosial, karena gagal di sektor ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
3. Evaluasi Terhadap Pembantu Presiden
Gema Puan menyoroti kinerja pembantu Presiden — termasuk menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, dan komisaris — yang menurut mereka perlu evaluasi ulang. Ridwan menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya loyal sepenuhnya kepada Presiden, bukan menjadi “titipan” pihak lain. “Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan,” tegas Ridwan, menekankan pentingnya integritas dan kesetiaan dalam birokrasi pemerintahan agar visi Presiden dapat dijalankan secara efektif.
Kritik Konstruktif Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral
Ridwan menegaskan, kritik Gema Puan bukanlah bentuk permusuhan, melainkan tanggung jawab moral sebagai relawan dan warga negara. “Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang,” jelasnya. Ia menambahkan, kritik yang membangun justru akan membantu Presiden Prabowo dalam menegakkan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan efektif.
Selain itu, Ridwan menyatakan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari strategi perbaikan jangka panjang, yang tidak hanya berfokus pada kesalahan masa lalu, tetapi juga untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah ke depan. Menurutnya, langkah tegas Presiden dalam menindak ketiga isu tersebut akan menjadi tolok ukur keberanian dan komitmen pemerintahan terhadap rakyat.
Penutup
Gema Puan menegaskan bahwa kritik yang membangun adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Ridwan menambahkan bahwa Presiden Prabowo dikenal menghargai masukan positif yang membantu pemerintah menyelesaikan masalah nyata. “Ini bukan soal menghina, tapi soal memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Ridwan.
Dengan catatan ini, Gema Puan berharap pemerintahan Presiden Prabowo dapat lebih responsif, mengoreksi kebijakan yang kurang tepat, dan menjadikan 10% kegagalan sebagai pelajaran strategis untuk masa depan.***
