PANTAU MEDIA— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperluas akses keuangan di seluruh wilayah provinsi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dan mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan dalam rangka mempercepat inklusi keuangan, yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target inklusi keuangan secara bertahap dalam RPJPD 2025–2045. Target jangka pendek hingga tahun 2025 adalah mencapai tingkat inklusi keuangan 85,5%, sementara target jangka panjang pada 2045 mencapai 97,2%. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menekankan pertumbuhan ekonomi berbasis inklusi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Struktur ekonomi Lampung menunjukkan sektor pertanian memiliki peran signifikan, memberikan kontribusi sekitar 27% terhadap PDRB provinsi. Namun, sektor ini masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan formal, sehingga perluasan akses keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, khususnya bagi para petani, pelaku UMKM, dan industri kreatif di daerah.
Dalam sambutannya, Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerataan akses keuangan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk memetakan potensi UMKM di wilayah masing-masing agar memperoleh akses pembiayaan yang memadai. Pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional,” ujar Airlangga.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, namun tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%, sehingga terdapat kesenjangan 26,1 poin persentase yang perlu dijembatani melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Lampung sendiri telah mengembangkan berbagai program lokal untuk meningkatkan literasi keuangan, termasuk pelatihan bagi pelaku UMKM, penyuluhan di desa-desa, serta integrasi teknologi digital untuk mempermudah akses layanan keuangan.
Salah satu capaian signifikan yang diperkenalkan di tingkat nasional adalah Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah mencatat 58,32 juta rekening atau 87,75% dari total pelajar di Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan hingga 98% pada 2027. Lampung juga telah menyiapkan rencana untuk mendukung program ini, dengan mengintegrasikan sekolah dan lembaga pendidikan sebagai titik awal inklusi keuangan generasi muda.
Selain itu, TPAKD di seluruh daerah diharapkan menjadi motor penggerak bagi suksesnya agenda prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, perluasan energi bersih melalui PLTS Desa, serta Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat) untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menekankan bahwa Pemprov Lampung akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk membuka akses keuangan lebih luas, baik melalui pendekatan konvensional maupun berbasis digital. “Kami percaya bahwa inklusi keuangan yang merata akan menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi Lampung, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Rakornas TPAKD 2025 menegaskan bahwa keberhasilan akses keuangan daerah bukan hanya diukur dari jumlah rekening atau fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami, mampu menggunakan, dan memanfaatkan layanan keuangan secara produktif. Dengan koordinasi yang kuat, edukasi yang efektif, dan dukungan pemerintah daerah, Lampung berpeluang menjadi provinsi unggul dalam transformasi ekonomi berbasis inklusi dan teknologi finansial.
Menko Airlangga menutup Rakornas dengan menegaskan apresiasi atas terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, berharap lembaga ini dapat menjadi kontributor nyata dalam transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.***
