PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Kabupaten Tanggamus menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan menuju target satu digit pada 2026. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) TKPK Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, yang digelar di aula Kantor Bupati, Kamis (9/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Agus menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan kekurangan materi, tetapi juga terkait keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang harus didukung seluruh elemen pemerintahan, swasta, dan masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan adalah bukti nyata kepedulian sosial dan komitmen kita terhadap masa depan Tanggamus yang lebih sejahtera dan mandiri. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam mengimplementasikan program yang telah dirancang,” ujar Agus.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Tanggamus. Tahun 2024 tercatat 10,28%, turun dari 10,52% pada tahun sebelumnya. Hingga Triwulan II 2025, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 10,1%. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 10,05% pada akhir 2025 dan terus ditekan hingga 8,95% pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Tanggamus mengalokasikan anggaran khusus untuk program pengentasan kemiskinan sebesar Rp219,53 miliar pada APBD Murni 2025, yang meningkat menjadi Rp236,82 miliar pada Perubahan APBD 2025. Penambahan terbesar dialokasikan di Dinas Kesehatan senilai Rp20 miliar untuk memperluas kuota PBI-BPJS, memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat pra-sejahtera.
Hingga Triwulan III 2025, realisasi keuangan program mencapai Rp105 miliar atau 44,34%, dengan capaian kinerja sebesar 45%. Artinya, masih tersisa anggaran sebesar Rp131,8 miliar yang perlu segera direalisasikan agar manfaat program dapat dirasakan langsung masyarakat di seluruh pekon.
Wabup Agus menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program menjadi kunci utama agar manfaat pengentasan kemiskinan dapat segera dirasakan masyarakat. “Semakin cepat program ini berjalan, semakin cepat pula masyarakat mendapatkan manfaatnya, terutama mereka yang selama ini terdampak langsung kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Selain itu, Agus Suranto mengajak seluruh perangkat daerah yang memiliki program pengentasan kemiskinan untuk bersinergi, mempercepat pelaksanaan kegiatan, dan memastikan setiap program berjalan efektif hingga ke tingkat pekon. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memonitor dan mendukung pelaksanaan program.
“Peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, agar tercipta solusi nyata dan berkelanjutan. Hanya dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan setiap keluarga di Tanggamus mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial yang memadai,” tambah Wabup.
Rakortek TKPK 2025 juga membahas strategi inovatif untuk pengentasan kemiskinan, termasuk pengembangan UMKM lokal, bantuan modal kerja bagi keluarga miskin, program pendidikan beasiswa, serta optimalisasi bantuan sosial berbasis data. Wabup Agus menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat temporer, tetapi harus berdampak jangka panjang dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Target satu digit bukan sekadar angka, tapi merupakan komitmen moral dan kerja nyata seluruh jajaran Pemkab Tanggamus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita ingin setiap anak, setiap keluarga, bisa merasakan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.***
