PANTAU LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Rajabasa Musi Raya di Kota Bandar Lampung pada Kamis, 2 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku dan menjaga kualitas pelayanan gizi bagi anak-anak di seluruh provinsi.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur SOP di setiap dapur SPPG. Ia menegaskan bahwa disiplin pelaksanaan protokol merupakan kunci utama mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa KLB yang dapat membahayakan penerima manfaat program. Selama tujuh bulan pertama, program Makan Bergizi Gratis MBG dan Bahan Gizi Nabati BGN berjalan aman tanpa laporan KLB, meskipun jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung.
Selama Agustus hingga September, Gubernur Mirza mencatat adanya tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP. Temuan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat. Gubernur menekankan bahwa masalah bukan terletak pada sistem program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan. “Yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna,” ujarnya.
Kunjungan ini juga dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, serta pengawasan kualitas air dan bahan baku berjalan sesuai ketentuan.
Gubernur Mirza menekankan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung. Ia meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi seluruh penerima manfaat. Ia juga menyoroti pengelolaan bahan baku, yang menurut laporan lapangan, tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun, kesalahan masih dapat terjadi karena cara penyimpanan yang tidak tepat. Oleh karena itu, Gubernur meminta BPOM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.
Di dapur SPPG Rajabasa, proses memasak ditangani oleh chef bersertifikat. Namun, Gubernur menekankan bahwa seluruh dapur di Lampung harus menerapkan standar serupa. Ia mengatakan, jika protokol ini dijaga secara konsisten, program MBG dan BGN akan aman dan efektif. Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, Gubernur juga memantau kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pengecekan menunjukkan kualitas air di SPPG Rajabasa memenuhi standar, sementara limbah makanan diolah menjadi pupuk organik cair yang dapat dimanfaatkan warga untuk bertani tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.
Gubernur menjelaskan bahwa program pengolahan limbah ini menjadi bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik yang dihasilkan dari limbah dapur bisa kembali dimanfaatkan sebagai bahan baku di SPPG, menciptakan sirkulasi ekonomi lokal. Distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan, sehingga hasil pertanian warga kembali ke dapur SPPG. “Kalau ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari. Artinya, bisa diolah menjadi sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Ini sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal,” jelas Gubernur.
Kepala SPPG Rajabasa Lucyani Putri Wulandari menambahkan pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya pernah tiga kali menolak bahan baku yang dikirim pemasok karena tidak sesuai standar. “Begitu barang datang, kami cek dulu. Kalau tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti yang sesuai standar,” katanya.
Setelah meninjau SPPG Rajabasa, Gubernur Mirza melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG secara langsung. Ia sempat berbincang dengan guru dan murid kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi. Para siswa mengaku puas dengan kualitas makanan yang diterima dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Langkah pemerintah provinsi ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga keamanan pangan, meningkatkan kualitas pelayanan gizi, serta mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah. Jika pengawasan protokol terus diperketat dan konsep circular economy dijalankan dengan konsisten, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan akan lebih berkelanjutan, aman, dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.***
