PANTAU LAMPUNG– Kasus dugaan penjualan aset negara oleh mantan Direktur Utama PT Wahana Raharja ke pihak swasta kembali mencuat ke permukaan dan mengundang perhatian publik. Dugaan praktik “jual beli senyap” yang dilakukan tanpa transparansi ini dinilai sebagai skandal besar yang tidak boleh dibiarkan tenggelam begitu saja.
Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Hendri Adriansyah, dengan tegas menyuarakan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, kasus yang menyangkut aset negara ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pergantian pimpinan BUMD, melainkan harus dibongkar tuntas demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Pemprov Lampung tidak boleh diam. Skandal ini menyangkut harta negara yang seharusnya dipertahankan untuk kepentingan rakyat. Bila perlu, Direktur Utama yang baru juga harus berani bicara terbuka mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Hendri dalam keterangannya, Minggu, 21 September 2025.
Desakan Audit dari Lembaga Pemeriksa Negara
Hendri menilai langkah paling penting saat ini adalah melibatkan lembaga pemeriksa negara seperti BPK, BPKP, bahkan auditor independen dari kantor akuntan publik. Audit tersebut dibutuhkan untuk mengurai dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dari transaksi gelap aset milik PT Wahana Raharja.
“Pergantian Dirut hanya langkah administratif, bukan solusi menyeluruh. Yang dibutuhkan adalah audit menyeluruh agar publik mengetahui mengapa bisa terjadi kerugian. Harus jelas, siapa yang terlibat, bagaimana prosesnya, dan berapa potensi kerugian negara,” tegasnya.
Bagi Hendri, audit tidak hanya penting untuk mengungkap kasus ini, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia menambahkan bahwa jika audit terbuka dilakukan, publik akan melihat keseriusan Pemprov Lampung dalam menegakkan prinsip tata kelola yang baik.
Pergantian Dirut BUMD Dinilai Bukan Solusi Final
Sebelumnya, Pemprov Lampung menunjuk Asep Muzaki sebagai Direktur Utama baru menggantikan pejabat lama. Namun, Hendri mengingatkan bahwa pergantian pucuk pimpinan perusahaan daerah tidak otomatis menyelesaikan masalah.
“Pergantian Dirut memang langkah penting, tetapi jangan sampai jadi tameng untuk menutupi dosa lama. Justru dengan adanya pemimpin baru, Pemprov punya kesempatan emas untuk membuka seluruh catatan lama dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah evaluasi terhadap semua BUMD di Lampung, bukan hanya PT Wahana Raharja. Menurut Hendri, banyak BUMD di daerah yang belum menunjukkan kinerja optimal, bahkan menjadi beban keuangan daerah.
Tuntutan Transparansi dan Ujian bagi Pemprov Lampung
Kasus PT Wahana Raharja kini menjadi sorotan publik sebagai ujian besar transparansi pemerintahan daerah. Jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah tegas dan terbuka, bukan hanya kerugian negara yang dipertaruhkan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov Lampung.
Masyarakat berharap audit segera dilakukan, hasilnya dipublikasikan secara terbuka, dan pihak-pihak yang terlibat diproses sesuai hukum. Tanpa langkah tersebut, dugaan penjualan aset negara ini hanya akan menambah panjang daftar skandal BUMD yang berakhir tanpa kejelasan.
Hendri menutup pernyataannya dengan peringatan keras, “Kalau ini dibiarkan tanpa audit, publik bisa menilai bahwa pemerintah daerah tidak serius mengelola aset negara. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan. Sekali hilang, sulit untuk dikembalikan.”***
