PANTAU LAMPUNG– Defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi Lampung kian menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, angkat bicara mengenai situasi ini. Ia menilai langkah-langkah yang ditempuh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sudah cukup agresif, namun belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya.
Menurut Yozi, Gubernur telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis untuk memperbaiki keuangan daerah. Program pemutihan pajak, intensifikasi komunikasi dengan pemerintah pusat guna menarik investor, hingga dorongan untuk mengalihkan lahan singkong menjadi jagung dinilai sebagai langkah nyata memperkuat ekonomi Lampung. Selain itu, Rahmat juga mendorong peran badan usaha milik daerah (BUMD) serta mempermudah proses perizinan investasi agar lebih ramah terhadap dunia usaha.
“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. OPD yang bersinggungan langsung dengan upaya peningkatan PAD harus berani keluar dari zona nyaman. Sudah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius agar visi pembangunan tidak terhambat,” tegas Yozi dalam keterangannya, Jumat (19/9).
Yozi juga menyoroti keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam sektor pertambangan. Pemprov hanya memiliki kewenangan atas galian non-mineral, sementara potensi sektor ini masih sangat besar. Namun, banyak tambang ilegal yang justru merugikan daerah karena tidak menyumbang PAD.
“Saya minta dinas terkait memaksimalkan potensi tambang ini. Jangan sampai peluang emas justru terbuang karena lemahnya pengawasan. Mereka yang selama ini beroperasi secara ilegal harus dirangkul, diberikan kemudahan perizinan, dan diarahkan agar menjadi penyumbang resmi PAD,” ujar politisi senior itu.
Lebih jauh, Yozi menegaskan bahwa Komisi III DPRD Lampung akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, terutama yang mengelola sektor-sektor strategis. Ia menyebut peran BUMD harus dioptimalkan, bukan sekadar menjadi beban anggaran, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Selain itu, Yozi mengingatkan pentingnya peran media dalam mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bertugas memberikan catatan kritis terhadap capaian maupun kelemahan OPD. “Media harus ikut mengawal dan memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD dalam mendongkrak PAD benar-benar terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Dengan kondisi keuangan yang menantang, Yozi tetap optimistis bahwa target peningkatan PAD bisa tercapai. Namun, ia menekankan satu hal: seluruh elemen birokrasi harus bergerak seirama dengan irama kerja Gubernur. Tanpa kekompakan, langkah-langkah strategis yang sudah ditempuh akan sulit memberikan hasil maksimal.
“Saya yakin target peningkatan PAD Lampung bisa tercapai, asalkan setiap OPD dan birokrasi terkait mau bersinergi, berinovasi, dan tidak sekadar menjalankan rutinitas. Ini saatnya membuktikan keseriusan dalam membangun Lampung,” pungkasnya.***
