PANTAU LAMPUNG— Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi mengambil langkah tegas untuk merombak dan memperkuat struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Pada Rabu, 17 September 2025, ia melantik dan mengambil sumpah serangkaian pejabat manajerial dan administrasi dalam sebuah upacara resmi yang sarat pesan reformasi dan disiplin kerja. Pelantikan ini dinilai sebagai titik awal percepatan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih transparan.
Keputusan Bupati yang menjadi dasar pelantikan tercantum dalam sejumlah dokumen resmi, antara lain: Keputusan Nomor B.319/45/08/2025 tentang pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Nomor B.320/45/08/2025 tentang pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Nomor B.321/45/08/2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan administrator; serta Nomor 800.1.3.3/1265/45/2025 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional auditor melalui perpindahan. Keputusan-keputusan itu menunjukkan adanya upaya penyegaran struktural di level strategis pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Asnawi menegaskan bahwa proses mutasi dan promosi dilakukan murni berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi. “Tidak ada ruang untuk praktik gratifikasi atau pungutan. Yang kami butuhkan adalah pejabat yang siap bekerja cepat, akuntabel, dan melayani masyarakat,” ujarnya. Ia meminta pejabat baru segera menunjukkan tindakan nyata: menyelesaikan program prioritas, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan koordinasi lintas OPD.
Konsep yang menjadi fokus utama pelantikan adalah pengenalan “Budaya Kerja Jalan Lurus.” Menurut Bupati, budaya ini bukan sekadar jargon tetapi pedoman operasional yang wajib dipatuhi. Lima pilar utama yang disosialisasikan: fokus pada tujuan yang jelas, meluruskan arah kerja untuk mencegah penyimpangan, menjaga integritas dan kejujuran, mengedepankan kolaborasi antar OPD dan stakeholder, serta istiqomah atau konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Untuk memastikan implementasi, Bupati meminta setiap OPD menyusun indikator kinerja (KPI) yang terukur dan laporan berkala yang dapat diakses publik.
Beberapa nama kunci yang dilantik antara lain:
• Syamdjuniston S.H., M.M. — diposisikan sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; peran strategisnya diharapkan membantu akselerasi program ekonomi daerah dan sinkronisasi APBD dengan RPJMD.
• Riswanda Djunaidi S.E., M.M. — dialihkan dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan; langkah ini dinilai untuk memperkuat ketahanan pangan dan optimalisasi sumber daya peternakan lokal.
• Taufik Hidayat, S.E., M.Kes. — kini menjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; tanggung jawabnya meliputi penguatan layanan puskesmas, program imunisasi, dan peningkatan cakupan layanan kesehatan masyarakat.
• Mahrizan Al-Rizkie, S.Kom., M.T.I. — dilantik sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; fokus utama adalah peningkatan kapasitas ASN, rekrutmen yang transparan, serta digitalisasi sistem kepegawaian.
• Irvan Wahyudi, S.T., M.M. — dipercaya sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menjembatani program-program lintas sektoral terkait kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menegaskan mekanisme pengawasan baru. Ia mendorong pembentukan tim monitoring internal yang akan bekerja sama dengan inspektorat, badan kepegawaian, dan satuan tugas khusus bila diperlukan. Audit berkala, laporan kinerja triwulan, serta mekanisme pengaduan publik yang terintegrasi disebut sebagai langkah awal untuk menjamin akuntabilitas. “Kami akan menerapkan sanksi tegas bila ditemukan penyimpangan. Tetapi kami juga membuka ruang pembinaan bagi ASN yang ingin memperbaiki kinerja,” kata Asnawi.
Dampak kebijakan ini langsung terasa di lapangan. Menurut sejumlah pegawai yang hadir, suasana menjadi lebih serius dan terfokus pada target kerja. Beberapa kepala OPD diinformasikan diminta menyusun rencana aksi 100 hari untuk menunjukkan langkah konkrit. Prioritas yang ditekankan meliputi perbaikan infrastruktur dasar, layanan kesehatan primer, program pemberdayaan ekonomi pekon, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi.
Kritikus dan pengamat tata kelola publik menyambut baik niat perombakan birokrasi, namun mengingatkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan penguatan sistem pengawasan independen. Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan masukan melalui saluran resmi sehingga reformasi birokrasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik.
Acara pelantikan ditutup dengan nuansa tradisional yang hangat: Bupati Asnawi menyampaikan pantun penutup sebagai pengingat bahwa kebijakan pemerintah harus tetap berpijak pada budaya lokal. Pantun yang dilantunkan berbunyi:
“Lumba-lumba maskot Tanggamus,
Slogannya Bumi Begawi Jejama.
Dengan budaya kerja jalan lurus,
Kita majukan Tanggamus bersama-sama.”
Dengan pelantikan dan gebrakan budaya kerja baru ini, Bupati Asnawi berharap Tanggamus memasuki fase baru pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi hasil. Waktu akan menguji apakah jargon “jalan lurus” akan benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.***
