PANTAU LAMPUNG – Gelombang aksi penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI digelar serentak di empat wilayah Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025). Aksi ini diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat dan berlangsung tertib serta kondusif, menunjukkan kedewasaan warga Lampung dalam menyampaikan aspirasi publik.
Pusat aksi terbesar berada di halaman DPRD Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, yang diikuti sekitar 7.000 orang. Selain itu, unjuk rasa juga berlangsung di Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan dengan jumlah peserta berkisar 200–300 orang di masing-masing lokasi. Masing-masing titik aksi diorganisir secara rapi, dengan peserta membawa spanduk, poster, dan melakukan orasi damai untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR.
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Yuni, memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman. Menurutnya, pihak kepolisian telah menyiagakan personel untuk mengawal jalannya aksi dan memantau situasi sejak awal hingga massa membubarkan diri pada sore hari.
“Alhamdulillah, seluruh aksi di empat titik berjalan aman, tertib, dan tanpa adanya kericuhan,” ujar Umi Yuni. Ia menambahkan bahwa situasi kondusif ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara aparat keamanan dan peserta aksi yang kooperatif.
Peserta aksi berasal dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, komunitas ojek online, buruh, petani, dan organisasi masyarakat lainnya. Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi, doa bersama, dan spanduk yang menuntut pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tunjangan DPR. Kehadiran beragam elemen ini menunjukkan bahwa isu kenaikan tunjangan anggota DPR menjadi perhatian luas di masyarakat.
Pihak kepolisian memberikan apresiasi tinggi atas sikap damai para peserta. “Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang memilih jalur damai dalam menyampaikan aspirasi. Ini bukti bahwa Lampung bisa menjaga demokrasi dengan bermartabat,” kata Umi Yuni.
Selain pengamanan, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan tuntutan peserta aksi ke tingkat pusat. “Seperti disampaikan Bapak Gubernur, semua masukan hari ini akan dikirimkan ke pemerintah pusat agar menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Aksi damai ini menjadi cerminan kesadaran masyarakat Lampung akan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Kendati jumlah peserta sangat besar di beberapa titik, seluruh kegiatan tetap berlangsung aman dan tertib, membuktikan bahwa aspirasi bisa disampaikan tanpa menimbulkan gangguan keamanan.***
