PANTAU LAMPUNG- 1 September 2025 Suasana di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dipenuhi ratusan mahasiswa yang tergabung bersama berbagai elemen masyarakat. Mereka menggelar aksi damai dengan tujuan menyuarakan 13 tuntutan strategis yang dianggap krusial bagi perbaikan tata kelola pemerintahan, transparansi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Aksi ini berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dengan pengawalan aparat kepolisian yang ketat untuk menjaga ketertiban dan keamanan seluruh peserta.
Tuntutan yang dibawa oleh massa aksi mencakup berbagai isu penting, mulai dari pengawasan terhadap pejabat publik hingga perlindungan hak-hak masyarakat. Secara rinci, 13 tuntutan tersebut antara lain:
1. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menindak tegas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara.
2. Transparansi dan evaluasi tunjangan DPRD agar penggunaan anggaran publik dapat diawasi secara terbuka.
3. Evaluasi dan pemberhentian menteri-menteri yang terindikasi bermasalah untuk menjaga integritas pemerintahan.
4. Pemecatan kader partai politik yang terlibat kasus hukum agar menegakkan etika politik.
5. Desakan agar Kapolri mundur bila terbukti lalai dalam pengawasan hukum dan keamanan.
6. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
7. Kenaikan gaji guru dan tenaga kesehatan sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka.
8. Pembebasan lahan rakyat yang selama ini terhambat oleh sengketa dan praktik yang tidak adil.
9. Pengukuran ulang lahan SGC untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
10. Mendesak Kapolda Lampung dan Kejati segera bertindak terkait polemik SGC agar penyelesaian hukum berjalan transparan dan tegas.
11. Penegakan hukum bagi oknum yang merugikan rakyat dalam berbagai proyek pembangunan.
12. Peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor pemerintah provinsi.
13. Partisipasi masyarakat lebih luas dalam pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Dalam aksi yang berlangsung penuh tertib tersebut, para mahasiswa menekankan bahwa tuntutan ini bukan semata-mata kepentingan kelompok, melainkan aspirasi rakyat Lampung yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat maupun daerah. Aksi juga diwarnai orasi-orasi yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan pemberantasan praktik korupsi serta pelanggaran hukum.
Gubernur Lampung, Ahmad Mirzani Djausal, turut hadir untuk menemui massa aksi secara langsung. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, gubernur menyampaikan apresiasi terhadap kedewasaan dan kesabaran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. “Saya berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang ikut dalam aksi ini. Semoga aspirasi ini dapat kami sampaikan ke Presiden dan seluruh pihak terkait agar ada tindak lanjut nyata,” ujarnya.
Ahmad Mirzani juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kondusivitas. “Mari kita tunjukkan bahwa Lampung adalah provinsi yang tetap aman, damai, dan bersatu. Aksi ini harus berlangsung tertib dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Aparat kepolisian yang mengawal aksi damai memastikan semua jalur arteri tetap lancar dan aman. Massa aksi berkomitmen untuk terus mengawal tuntutan mereka hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Tidak hanya di DPRD, peserta juga melakukan audiensi dengan beberapa pihak terkait untuk memastikan setiap poin tuntutan dapat ditindaklanjuti secara transparan dan adil.
Aksi damai ini menjadi bukti nyata partisipasi aktif generasi muda dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, menegakkan keadilan sosial, serta memperkuat demokrasi di Provinsi Lampung.***
