PANTAU LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan partai politik dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ajakan itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Minggu (24/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa politik seharusnya melahirkan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa kebijakan politik sangat menentukan harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga kualitas pendidikan. Menurutnya, tanpa sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah dan partai politik, Lampung akan sulit keluar dari persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran.
Ia menyoroti kondisi Lampung yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data, angka pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Masalah pendidikan juga menjadi perhatian. Hanya sekitar 62 persen lulusan SMP yang mampu melanjutkan ke tingkat SMA, dan dari jumlah itu hanya 21 persen lulusan SMA yang berhasil masuk perguruan tinggi.
“Ironisnya, dari 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya sekitar 3 persen yang dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Ini adalah fakta pahit yang harus segera kita atasi bersama,” ujar Gubernur Mirza.
Selain pengangguran, ia juga menyinggung soal distribusi hasil pertanian, khususnya gabah. Menurutnya, mayoritas gabah dari Lampung justru dijual ke luar daerah, sehingga masyarakat lokal harus membeli kembali beras dengan harga tinggi. Ia menilai kebijakan pelarangan ekspor gabah sempat membawa dampak positif, karena penggilingan padi di desa kembali hidup dan petani merasakan manfaat langsung.
“Pertanian adalah sektor unggulan Lampung, tapi distribusi yang tidak berpihak membuat rakyat kita tidak merasakan manfaatnya. Kita perlu kebijakan yang lebih pro-petani, pro-nelayan, dan pro-rakyat kecil,” tambahnya.
Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya menghadirkan pendidikan murah dan berkualitas. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. “Kalau pendidikan tidak kita perhatikan, bonus demografi yang kita miliki bisa berubah menjadi bencana. Kita harus pastikan anak-anak Lampung mendapat pendidikan yang baik dan terjangkau,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur Mirza secara khusus mengajak seluruh partai politik, termasuk PKS, untuk memperjuangkan regulasi yang tepat demi kesejahteraan rakyat. Ia menilai stabilitas politik dan kebijakan yang berpihak adalah syarat mutlak agar Lampung mampu keluar dari kemiskinan struktural yang sudah berlangsung lama.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, menyampaikan komitmen PKS untuk menghadirkan politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan politik tidak boleh berhenti hanya pada perebutan kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta menyejahterakan masyarakat.
“Politik adalah alat perjuangan. Kita harus memastikan setiap kebijakan yang lahir dari proses politik memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru menambah beban hidup mereka,” ujar Ade.
Ade menyoroti bahwa Lampung memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan. Namun, potensi ini sering kali tidak memberi nilai tambah optimal bagi masyarakat lokal. Ia mendorong adanya kebijakan yang lebih adil bagi petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil agar mereka benar-benar merasakan hasil pembangunan.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan memiliki daya saing global. “Jika anak-anak kita tidak mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, bonus demografi justru akan menjadi beban,” tegasnya.
Ade pun mengajak semua elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk bergandeng tangan membangun politik yang solutif, bukan sekadar janji. “Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan. Dengan kolaborasi yang kuat, Lampung bisa lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera,” pungkasnya.***
