PANTAU LAMPUNG– Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Abung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis, 24 Juli 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dihadiri para pejabat tinggi pratama dan pimpinan cabang BPJS Kesehatan se-Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Marindo menyampaikan bahwa kesehatan merupakan prioritas utama pemerintah. Berdasarkan data per 1 Juli 2025, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Lampung mencapai 8.874.291 jiwa atau sekitar 97,05% dari total populasi. Namun, tingkat keaktifan kepesertaan hanya sebesar 68,97% atau sekitar 6,3 juta jiwa.
“Kami mendorong sinergi lintas sektor dan kolaborasi bersama pemkab/pemkot untuk mempercepat pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98%. Tidak hanya soal anggaran, tetapi juga komitmen memastikan realisasi pembayarannya,” ujar Marindo.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran JKN dari Pemprov Lampung saat ini sebesar Rp95 miliar, digunakan untuk menanggung iuran kesehatan bagi sekitar 3 juta jiwa atau 30% dari penduduk provinsi.
Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan, Yudi Bastia, menambahkan bahwa peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan adalah kunci utama untuk meningkatkan kepuasan peserta JKN-KIS.
Senada, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga negara yang wajib dijamin negara. Ia menyampaikan apresiasinya atas kinerja BPJS Kesehatan Lampung dan berharap agar cakupan serta mutu layanan JKN-KIS terus ditingkatkan.
Forum ini menjadi wadah strategis memperkuat kolaborasi antar-lembaga dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.***
