PANTAU LAMPUNG– Ketua Umum Gema Puan, Ridwuan, menilai Kementerian Ketenagakerjaan belum menunjukkan langkah konkret yang efektif dalam menjamin kesejahteraan kelas pekerja, khususnya di tengah meningkatnya gelombang PHK massal yang melanda sejumlah sektor industri nasional.
Salah satu sorotan tajam datang dari pembentukan Satgas Penanggulangan PHK. Menurut Ridwuan, langkah ini belum menunjukkan efektivitas yang nyata di lapangan.
“Ada beberapa program memang mulai dibuka, tapi ya belum berjalan semestinya. Itu yang saya amati,” kata Ridwuan dalam pernyataan tertulis, Rabu (23/7/2025).
Ia menilai, lonjakan PHK yang terjadi sejak awal tahun tak bisa diatasi hanya dengan pendekatan simbolik dan reaktif. Menurutnya, tanggung jawab langsung ada di tangan Menteri Ketenagakerjaan, yang semestinya hadir dengan strategi menyeluruh dan berdampak jangka panjang.
“Soal PHK massal misalnya, menteri harusnya yang paling bertanggung jawab. Mereka seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan, membuka jalan bagi masuknya investor, dan membangun pabrik-pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja,” tegas Ridwuan.
Kendati demikian, Ridwuan tidak menutup mata terhadap berbagai hambatan struktural seperti iklim investasi yang belum stabil, sistem birokrasi yang rumit, hingga ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan nasional.
“Banyak kendala yang sampai hari ini sangat memengaruhi. Inilah yang membuat para pekerja sulit terserap, dan angka PHK sulit ditekan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Satgas PHK agar tidak hanya menjadi jargon politik, tetapi benar-benar menyentuh akar masalah dan memberikan kepastian bagi masa depan pekerja Indonesia.***
