PANTAU LAMPUNG– Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Tanggamus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus, Senin, 21 Juli 2025. Mereka menuntut penegakan hukum yang transparan dan tanpa tebang pilih dalam berbagai kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafe’i, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.
Aksi ini menyoroti tiga kasus besar yang dinilai berjalan lamban penanganannya:
- Dugaan aliran dana korupsi di Bank BPRS Tanggamus,
- Kasus pengadaan CT Scan di RSUD Batin Mangunang (RSUD-BM),
- Dugaan kerugian negara dalam pengelolaan BUMD Aneka Usaha Tanggamus Jaya (AUTJ).
Dalam rilisnya, Aliansi menyebut bahwa dalam persidangan kasus BPRS, muncul keterangan saksi yang menyebut adanya aliran dana sebesar 20% ke AM. Syafe’i. Mereka mendesak Kejari untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara hukum.
“Kalau tidak segera ditindak, ini merusak kepercayaan publik. Jangan sampai status sebagai pejabat membuat seseorang kebal hukum,” ujar Suharni, Koordinator Lapangan Aliansi.
Mereka juga mempertanyakan keseriusan Kejari dalam kasus pengadaan alat CT Scan yang telah merugikan negara. Meskipun telah ada tersangka, massa menduga masih ada aktor lain yang belum tersentuh hukum.
Terkait BUMD AUTJ, Suharni menilai ketidakjelasan proses hukum menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal, hasil audit kerugian keuangan negara dari Inspektorat sudah tersedia.
“BUMD itu seharusnya jadi motor ekonomi daerah, bukan justru sumber kebocoran anggaran. Kami akan serahkan tambahan data ke Kejari sebagai bukti pendukung,” imbuhnya.
Dalam pertemuan resmi dengan Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari Tanggamus, Aliansi secara tegas menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Tuntaskan kasus pengadaan CT Scan RSUD-BM secara menyeluruh.
- Usut dugaan aliran dana BPRS ke AM. Syafe’i.
- Percepat proses hukum atas kerugian negara di BUMD AUTJ.
Aksi ini menjadi refleksi kuat dari kesadaran pemuda terhadap pentingnya integritas dalam penegakan hukum dan kepemimpinan publik di Tanggamus.
“Kami ingin melihat pemimpin yang bersih, hukum yang tegas, dan aparat yang berani. Jangan biarkan rakyat terus dirugikan,” tutup Suharni.***
