PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dengan menargetkan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari predikat “B” menjadi “BB” pada tahun 2025.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Rapat Peningkatan Kualitas SAKIP yang digelar di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur, Jumat (18/7/2025).
“Kalau provinsi lain bisa dapat A, kenapa kita tidak? Tapi sebelum ke sana, kita realistis dan mulai dengan target ‘BB’ terlebih dahulu. Ini loncatan penting dari posisi kita sekarang,” ujar Marindo optimistis.
SAKIP: Lebih dari Sekadar Laporan
Marindo menegaskan bahwa SAKIP bukan hanya sekadar laporan kinerja tahunan, tapi merupakan alat ukur efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik.
Empat aspek utama akan menjadi fokus pembenahan:
- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Akuntabilitas Internal
“Kita harus pastikan seluruh entri data di sistem SAKIP dilakukan secara benar dan berkualitas. Jangan sampai laporan akhir terlihat rapi, tapi isinya tidak mencerminkan kerja sesungguhnya,” tegasnya.
Langkah Konkret: Tim Khusus & Pendampingan OPD
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Lampung akan membentuk tim kecil lintas instansi yang melibatkan Biro Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat. Tim ini akan bertugas mendampingi tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperbaiki kualitas entri data dan indikator kinerja.
“Bukan hanya teknis pengisian, tapi juga pemahaman menyeluruh tentang indikator dan hasil kerja nyata yang harus dikaitkan langsung dengan anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat,” tambah Marindo.
Kunci Sukses: Kolaborasi & Komitmen ASN
Sekdaprov juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas OPD dan peran aktif ASN dalam proses peningkatan SAKIP ini.
“Semua ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Harus kolektif. Harus jadi komitmen kita bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang benar-benar melayani dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Dengan strategi yang terukur dan dukungan penuh seluruh jajaran birokrasi, Pemprov Lampung optimistis bisa menggapai predikat “BB” di tahun 2025, sebagai pijakan menuju akuntabilitas pemerintahan kelas nasional.***
