PANTAU LAMPUNG— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan kebijakan berbasis data konkret sebagai fondasi pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor pembangunan, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting, kemiskinan, hingga pengendalian inflasi.
Komitmen ini diungkapkan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Ahmad Riswan Nasution beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (18/7/2025).
“Setiap kebijakan yang saya ambil selalu berdasarkan data konkret. Karena kebijakan tanpa data itu seperti menembak dalam gelap. Saya ingin semua program pembangunan di Lampung bisa terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Kompetisi Antar Kepala Daerah, Rp35 Miliar Insentif Disiapkan
Gubernur Mirza juga meluncurkan kompetisi kinerja antar kepala daerah di seluruh kabupaten/kota sebagai bentuk penguatan arah pembangunan yang sejalan dan terukur. Daerah yang unggul dalam empat indikator utama akan menerima insentif hingga Rp35 miliar, yakni:
- Peningkatan IPM: Rp10 miliar
- Pertumbuhan Ekonomi: Rp10 miliar
- Penurunan Stunting: Rp10 miliar
- Penurunan Kemiskinan dan Inflasi: Rp5 miliar
“Ini adalah bentuk political engineering saya agar semua kepala daerah punya semangat yang sama membangun Lampung dengan berbasis data. Siapa yang berhasil, akan mendapat penghargaan nyata,” tambah Mirza.
BPS Apresiasi Langkah Strategis Gubernur
Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan, menyambut baik langkah yang ditempuh Pemprov Lampung dan menyatakan siap mendukung penuh implementasi data dalam perumusan kebijakan.
“Kami mengapresiasi Pak Gubernur. Kolaborasi dengan BPS sangat penting karena semua data yang kami hasilkan berasal langsung dari lapangan. Tanpa dukungan pemda, kerja kami sulit berjalan maksimal,” ungkap Ahmad.
Ia juga berharap Pemprov Lampung terus melibatkan BPS dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan, agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai realitas dan bisa menjadi acuan dalam pembangunan jangka menengah maupun panjang.
Arah Baru Pembangunan Lampung: Terukur, Terbuka, Berdampak
Dengan kebijakan berbasis data, Pemprov Lampung membuka babak baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tak sekadar program, tapi kebijakan yang dibangun dengan fondasi ilmiah dan hasil lapangan.
“Kami ingin seluruh daerah punya motivasi yang sama, bukan hanya mengejar target, tapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gubernur Mirza.***
