PANTAU LAMPUNG— Isu ketahanan pangan global yang semakin mendesak jadi sorotan dalam Forum Grup Discussion (FGD) bertajuk “Ketahanan Pangan dari Laut dan Wilayah Pesisir”, yang digelar oleh Yayasan Garuda Di Lautku bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung BRIN, Jakarta.
Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, membuka diskusi dengan menyampaikan proyeksi dunia yang akan dihuni oleh 9 miliar manusia pada pertengahan abad ini. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produksi pangan hingga 70% dari kapasitas saat ini. Amarulla menyebut Indonesia punya peluang besar menjawab tantangan itu lewat potensi maritim.
“Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus memaksimalkan potensi laut untuk ketahanan pangan nasional,” tegas Amarulla.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah telah menetapkan lima kebijakan ekonomi biru, yang erat kaitannya dengan isu pangan dan keberlanjutan:
- Perluasan konservasi laut
- Penangkapan ikan terukur
- Budidaya berkelanjutan
- Pengelolaan wilayah pesisir
- Penanganan sampah laut
FGD ini digelar atas arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai wadah menggali pemikiran dari para pemangku kepentingan strategis—baik dari sisi ilmiah, sosial, hingga kebijakan.
Pembimbing Yayasan Garuda Di Lautku, Djodi Pamungkas, menyampaikan pentingnya keseimbangan antara ketahanan pangan dan kelestarian ekosistem laut.
“Ketahanan pangan tidak boleh merusak laut. Kita ingin tahu arah riset BRIN dan kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya maritim secara berkelanjutan,” kata Djodi.
Garuda Di Lautku merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian ekosistem laut. Dalam forum tersebut, Djodi mengapresiasi keterbukaan data BRIN yang sangat membantu penguatan peran masyarakat sipil.
“Kami merasa terbantu dengan akses data riset dari BRIN. Hasil diskusi ini nantinya akan kami sampaikan ke pemerintah sebagai rekomendasi bersama,” tutupnya.
FGD ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam hal mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis maritim.***
