PANTAU LAMPUNG— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya penguatan sinergi dalam tata kelola penanggulangan bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, saat memimpin apel bulanan Pemprov Lampung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (17/7).
Dalam arahannya, Sulpakar mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung menghadapi tantangan besar dalam hal mitigasi bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang mendominasi 198 kejadian bencana hingga pertengahan 2025.
“Dengan wilayah yang luas, topografi yang beragam, dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa, penanggulangan bencana di Lampung membutuhkan sinergi semua pihak dan keselarasan program dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Pada tahun 2025, BPBD Provinsi Lampung mendapat alokasi Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41 persen—sejalan dengan kebijakan nasional terkait prioritas pembangunan dan efisiensi belanja.
Lebih lanjut, Sulpakar menekankan bahwa penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator utama dalam pengukuran keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, strategi ke depan akan difokuskan pada:
- Penanggulangan berbasis kawasan rawan bencana,
- Penguatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan,
- Perbaikan tata kelola kelembagaan secara lintas sektor.
“Penanggulangan bencana bukan penghambat pembangunan, justru harus menjadi pondasi menuju pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan,” tandasnya.
Ia mencontohkan keberhasilan Lampung melewati masa pandemi COVID-19 sebagai bukti nyata pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama.
“Mari jadikan sinergi dalam penanggulangan bencana sebagai pilar menuju Lampung Tangguh dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutupnya.***
