PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung bersama elemen gerakan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) membangun komitmen bersama untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di Bumi Ruwa Jurai.
Pertemuan berlangsung hangat di Ruang Kerja Gubernur Lampung, antara Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan perwakilan LMND Lampung. Dalam dialog terbuka itu, kedua pihak menyepakati pentingnya kerja sama strategis antara pemerintah dan gerakan mahasiswa dalam menjawab persoalan sosial yang krusial.
“Ini bukan sekadar diskusi, tapi langkah awal membangun masa depan Lampung yang lebih adil dan manusiawi,” tegas Gubernur Mirza.
Pendidikan Alternatif & Rumah Mengajar
Ketua LMND Lampung, Redho Balau, memaparkan inisiatif “Rumah Mengajar” yang telah dijalankan sejak 2018 di dua lokasi di Bandar Lampung—Kelurahan Durian Payung dan Untung Suropati. Program ini menyasar anak-anak putus sekolah karena persoalan ekonomi dan sosial.
“Kami temui anak-anak usia belasan yang belum bisa membaca. Ini realitas yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Redho.
Rumah Mengajar kini telah mengembangkan kurikulum inklusif berbasis karakter dan penguatan literasi-numerasi. LMND berharap Pemprov memberikan dukungan dalam bentuk legalisasi, pelatihan pengajar, dan integrasi ke kebijakan pendidikan alternatif.
Isu Kekerasan Seksual: Data Meningkat, Tindakan Dituntut
Dalam pertemuan tersebut, LMND juga menyoroti tingginya angka kekerasan seksual di Lampung yang menduduki peringkat ke-6 nasional, dengan 496 kasus hingga akhir 2024.
LMND mengusulkan:
- Layanan pengaduan 24 jam
- Pendampingan hukum dan psikologis bagi korban
- Edukasi seks holistik di tingkat SMA
- Perluasan Satgas Anti-Kekerasan di institusi pendidikan
Gubernur Mirza menyambut baik masukan ini dan menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan adalah prioritas.
“Saya siap fasilitasi ide kalian ke Dinas Pendidikan atau Biro Kesra. Kalau punya konsep edukasi, silakan ajukan,” katanya.
Ia juga menyinggung pemanfaatan aplikasi Lampung In, yang kini dilengkapi fitur pengaduan kekerasan seksual berbasis digital.
Pemerintah Tak Anti-Kritik
Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemprov Lampung terbuka terhadap kritik yang konstruktif, khususnya dari kalangan muda yang membawa ide dan keberanian.
“Saya tidak alergi kritik. Saya butuh anak muda seperti kalian yang peduli dan berani bersuara,” tegasnya.
Sinergi ini menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa dan pemerintah dapat menjadi mitra dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan bebas dari kekerasan.***
