PANTAU LAMPUNG— Pemerintah Provinsi Lampung semakin meneguhkan arah pembangunan jangka menengah dengan menetapkan dua dokumen strategis: Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Provinsi Lampung yang digelar di ruang sidang utama, Jumat (11/7/2025).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir langsung dalam rapat tersebut dan menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan serta anggota DPRD yang telah mengawal proses pembahasan secara kritis dan konstruktif.
“Terima kasih atas komitmen DPRD dalam menjaga kualitas tata kelola pembangunan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Agenda rapat meliputi laporan Badan Anggaran terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, pembacaan keputusan DPRD, serta laporan Panitia Khusus terhadap Raperda RPJMD 2025–2029. Dokumen ini disebut Gubernur sebagai arah kebijakan strategis menuju Lampung yang lebih berdaya saing dan merata.
“RPJMD ini disusun berdasarkan prioritas nasional, potensi lokal, dan tentu aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh DPRD. Ini adalah pijakan awal menuju RPJPD 2025–2045,” jelas Rahmat.
Ia menekankan bahwa inovasi, efisiensi pelayanan publik, serta transformasi digital akan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah. Pemerintah juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi sektor pertanian, UMKM, dan industri pengolahan.
Gubernur juga menyoroti kesenjangan wilayah yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia menegaskan bahwa Pemprov dan DPRD akan fokus pada pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
“Ekonomi harus dinikmati semua, bukan hanya kalangan atas. Kita ingin UMKM, petani, nelayan, juga mendapat ruang untuk tumbuh,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gubernur mengajak seluruh elemen untuk bersiap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032. Ia menilai ajang tersebut bisa menjadi momentum strategis dalam membangun sarana olahraga, infrastruktur kota, dan citra positif Lampung di mata nasional.
“Kerja sama Pemprov dan DPRD adalah teladan yang memupuk kepercayaan rakyat. Inilah semangat pembangunan kolektif menuju Lampung yang lebih maju dan tangguh,” tutup Gubernur.***
