PANTAU LAMPUNG– Pemerintah pusat terus menggenjot tiga program prioritas nasional: pembangunan 3 juta rumah, pelayanan kesehatan gratis, dan pengendalian inflasi. Ketiganya menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara virtual, Senin (30/6/2025), dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dari Command Center Lantai 2 Kantor Gubernur.
Rapat terbagi dalam tiga sesi. Sesi pertama membahas percepatan pembangunan 3 juta unit rumah yang dipaparkan oleh Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Imran. Target tersebut mencakup satu juta rumah di pedesaan, satu juta di perkotaan, dan satu juta di wilayah pesisir. Pemerintah daerah diminta aktif menyukseskan program ini melalui penganggaran, penyusunan Perkada, hingga kolaborasi dengan CSR dan pelaporan izin bangunan.
“Pemda jangan ragu untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan rumah layak huni dan melibatkan CSR secara bergotong-royong,” ujar Imran.
Sesi kedua, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan capaian program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah menjangkau 280 juta warga melalui layanan pemeriksaan rutin dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah 3T. Ia menekankan pentingnya dukungan pemda agar target 50 juta masyarakat bisa merasakan manfaat langsung tahun ini.
Sementara sesi terakhir yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir fokus pada evaluasi pengendalian inflasi. BPS melaporkan, pada minggu ke-4 Juni 2025, Lampung mencatat penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) berkat stabilisasi harga bawang putih, cabai merah, dan beras. Namun, IPH di Kabupaten Tulang Bawang naik karena lonjakan harga cabai rawit dan daging ayam.
Tomsi Tohir menegaskan pentingnya enam langkah konkret pengendalian inflasi: operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, realisasi BTT, dan dukungan transportasi APBD. Ia juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang berhasil menerapkannya secara konsisten.
“Kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada daerah yang telah bekerja nyata menstabilkan inflasi,” ujarnya.
Dua kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Pringsewu dan Lampung Tengah, turut masuk dalam 90 pemerintah daerah yang diapresiasi karena sukses menjalankan hingga lima dari enam langkah konkret tersebut.***
