PANTAU LAMPUNG- Menyambut perhelatan internasional World Surfing League (WSL) Krui Pro 2025, Polres Pesisir Barat menyiapkan strategi pengamanan yang ramah wisatawan dengan mengerahkan unit khusus “Polisi Turis”. Unit ini dirancang untuk memberikan layanan informasi dan pengamanan bagi para peserta dan turis mancanegara yang memadati Pantai Tanjung Setia.
Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana, menyatakan bahwa keberadaan Polisi Turis menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan selama rangkaian acara, mulai dari sesi latihan hingga puncak kompetisi.
“Polisi Turis akan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengamanan turis selama kegiatan berlangsung. Kami ingin memastikan mereka merasa aman dan dilayani dengan baik,” ujar Bestiana pada Minggu (8/6/2025).
Sebanyak 21 personel dan dua perwira diterjunkan di titik-titik strategis sekitar arena perlombaan. Uniknya, para personel ini tidak mengenakan seragam Polri konvensional, melainkan seragam khusus Polisi Turis yang lebih santai, bersahabat, dan mudah dikenali oleh wisatawan.
Tak hanya itu, mereka juga dibekali kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, lewat pelatihan intensif bersama native speaker dari Australia. Pelatihan ini diharapkan dapat mengatasi kendala komunikasi dan mempercepat pelayanan bagi turis asing.
“Personel kami sudah terlatih dalam komunikasi lintas budaya. Dengan seragam yang ramah dan kemampuan bahasa yang mumpuni, kami ingin wisatawan merasa nyaman untuk mendekati polisi kapan pun mereka butuh bantuan,” tambah Bestiana.
Krui Pro 2025 sendiri akan diikuti ratusan peselancar profesional dari berbagai belahan dunia, memperkuat posisi Pesisir Barat sebagai salah satu spot surfing unggulan di Indonesia. Keamanan, keramahan, dan kesiapsiagaan menjadi kunci sukses penyelenggaraan event berskala dunia ini.
Dengan hadirnya Polisi Turis multibahasa, Polres Pesisir Barat berharap Krui Pro 2025 tak hanya sukses dari sisi olahraga, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam akan keramahan dan profesionalisme pelayanan publik Indonesia.***
