PANTAU LAMPUNG— Kepala BKPSDM Kota Metro, Welly Adiwantra, resmi melaporkan dugaan pemalsuan dokumen Surat Keputusan (SK) tenaga kontrak ke Polres Metro, Rabu (5/6/2025). Laporan ini diajukan menyusul pemberitaan yang menyeret namanya dalam dua kasus besar dugaan kecurangan rekrutmen honorer.
Namun langkah ini bukannya meredakan sorotan, justru mengundang kritik. Pengamat politik dan pemerintahan daerah, Rosim Nyerupa, menilai pelaporan tersebut tidak lebih dari upaya pengalihan isu di tengah tekanan publik dan penyelidikan yang sedang berjalan di Polda Lampung.
“Kalau merasa tak bersalah, kenapa baru sekarang melapor? Ini bukan soal pencemaran nama baik, tapi soal transparansi dan akuntabilitas,” tegas Rosim.
Skandal Rekrutmen yang Menyeret Nama Pejabat
Terdapat dua dugaan kasus yang mencuat:
- Penipuan Rekrutmen Honorer
Beberapa warga mengaku menjadi korban penipuan rekrutmen pegawai honorer. Salah satunya, HR (25), menyebut diminta membayar Rp40 juta untuk SK pengangkatan yang belakangan diduga palsu. SK tersebut diklaim ditandatangani oleh Welly Adiwantra. - SK Perpanjangan untuk Honorer Baru
Ratusan honorer disebut menerima SK perpanjangan masa kerja padahal belum pernah tercatat sebagai pegawai sebelumnya. Beberapa bahkan memiliki SK bertanggal mundur, meskipun mereka baru mulai bekerja di tahun 2025.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini dugaan manipulasi sistem yang melanggar UU ASN,” ujar Rosim.
Kritik Tajam atas Respons Hukum
Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, Welly memilih menempuh jalur hukum. Menurut Rosim, tindakan itu dapat dibaca sebagai strategi untuk membentuk narasi bahwa dirinya adalah korban kriminalisasi, bukan aktor dari dugaan pelanggaran.
“Playing victim adalah cara lama untuk meredam sorotan. Tapi publik kini lebih kritis. Mereka menuntut data, bukan drama,” tambahnya.
Rosim juga menyoroti bahwa laporan ke polisi dilakukan di saat nama Welly mencuat sebagai kandidat kuat Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah. Hal ini dinilai sebagai manuver politik menjelang seleksi jabatan strategis.
Dukungan Publik untuk Penegakan Hukum
Polda Lampung telah memulai penyelidikan. Sejumlah honorer dari Kecamatan Metro Utara dipanggil untuk diperiksa. Dukungan terhadap penindakan hukum datang dari masyarakat sipil, seperti Aliansi Rakyat Cinta Kota Metro dan Koalisi Rakyat Metro Bersatu, yang mengirimkan karangan bunga ke Polda sebagai bentuk dukungan.
“Kami apresiasi langkah Polda Lampung. Harus tuntas dan menyasar semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat struktural,” ucap Rosim.
Desakan Evaluasi Seleksi Sekda
Rosim juga mendesak Kemendagri, KASN, dan Gubernur Lampung untuk mengevaluasi proses seleksi Sekda Lampung Tengah, mengingat nama Welly tengah berada dalam sorotan.
“Jangan sampai rekam jejak bermasalah jadi landasan promosi jabatan. Ini menyangkut integritas birokrasi,” pungkasnya.***
