PANTAU LAMPUNG— Para petani jagung di Kabupaten Lampung Selatan menyuarakan keresahan mereka atas kebijakan baru pemerintah terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung yang dinilai memberatkan. Dalam forum silaturahmi dan diskusi yang digelar Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) se-Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (25/5/2025), para petani sepakat membentuk tim untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pantai Sanggar Kalianda ini turut dihadiri berbagai pihak, antara lain Ketua Koordinator Mitra Petani Suyatno, Ketua KTNA Amin Syamsudin, tenaga ahli DPR RI Ketut Wartadinanta, serta perwakilan Perum Bulog dari tingkat kabupaten dan provinsi.
Pertemuan ini menyoroti implementasi Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Nomor 18 Tahun 2025, yang menetapkan HPP jagung sebesar Rp5.500 per kilogram, namun dengan syarat kadar air maksimal 14 persen. Syarat tersebut dianggap tidak realistis karena mayoritas petani tidak memiliki fasilitas pengeringan dan harus menanggung biaya tambahan serta risiko penyusutan.
“Petani tidak bisa langsung menjual hasil panennya ke Bulog karena harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Ini sangat merugikan,” tegas Suyatno.
Tenaga ahli DPR RI Ketut Wartadinanta menegaskan bahwa perubahan kebijakan perlu disampaikan secara transparan kepada petani. Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk memberikan subsidi pengeringan atau membangun fasilitas pengering jagung yang bisa dimanfaatkan secara kolektif.
Sementara itu, Ferdinal Farhan dari Perum Bulog menyampaikan bahwa pihaknya hanya menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Bulog, kata dia, akan tetap menyerap jagung kering dengan kadar air maksimal 14 persen, sesuai instruksi yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk tim perwakilan Gapoktan dan Poktan yang akan menyampaikan keberatan resmi kepada pemerintah pusat, termasuk DPR RI dan Badan Pangan Nasional. Petani berharap, sebelum panen raya bulan Juni mendatang, pemerintah memberikan solusi agar hasil panen tidak menumpuk dan petani tetap mendapatkan harga yang layak.***
