PANTAU LAMPUNG– Langkah serius Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menata masa depan ditandai dengan digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RPJMD 2025–2029, Jumat (16/5/2025). Acara berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati, dengan menghadirkan seluruh elemen strategis daerah.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, dan dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Dandim 0421/LS Letkol Inf Esnan Haryadi, unsur Forkopimda, legislatif, hingga para tokoh masyarakat.
Menyusun Arah, Menyatukan Visi
Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Saruhian, menjelaskan bahwa Musrenbang ini menjadi forum penajaman dan penyelarasan strategi pembangunan, dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan—mulai dari akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga kelompok rentan dan marginal.
“Musrenbang RPJMD menjadi pondasi penting dalam menyepakati arah kebijakan, tujuan, serta kebutuhan pendanaan yang realistis dan inklusif,” ujar Aryan.
Bupati Egi Soroti Transformasi Layanan Digital
Dalam sambutannya, Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa RPJMD akan menjadi pedoman utama pembangunan lima tahun mendatang. Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efektif.
“Salah satu fokus kami adalah memperkuat sistem layanan publik berbasis digital. Insyaallah, tanggal 20 Mei mendatang kami akan meluncurkan Super Apps—aplikasi terpadu yang mempercepat komunikasi, perizinan, dan integrasi data pembangunan,” terang Bupati Egi.
Menurutnya, pendekatan berbasis teknologi ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menuntut pelayanan lebih cepat, efisien, dan transparan.
Pesan Provinsi: Bangun yang Terasa, Bukan Hanya Terukur
Mewakili Gubernur Lampung, Elvira Umihanni mengajak seluruh pemangku kebijakan di Lampung Selatan untuk menyelaraskan visi pembangunan dengan provinsi, demi terciptanya sinergi pembangunan yang berkelanjutan.
“Capaian pembangunan harus bisa dirasakan masyarakat, tidak hanya sebatas angka statistik. Maka dari itu, perencanaan harus berpijak pada kebutuhan nyata dan melibatkan partisipasi luas,” katanya.***
