PANTAU LAMPUNG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dengan menyerahkan hibah satu unit mobil Samsat Keliling kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Radityo Egi Pratama kepada Asisten Administrasi Umum Pemprov Lampung, Sulpakar, di Kantor Samsat Kalianda, Kamis (8/5/2025).
Mobil operasional jenis Toyota Hiace Commuter senilai lebih dari Rp1 miliar ini dibeli menggunakan dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025. Kendaraan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Ini bukti semangat kolaborasi antar pemerintah daerah. Tujuannya sederhana namun berdampak besar: mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Egi dalam sambutannya.
Ia menegaskan, kendaraan ini bukan sekadar simbol, melainkan investasi yang harus memberikan manfaat nyata.
“Jika tidak berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, kita harus evaluasi. Ini bukan soal belanja, tapi soal manfaat,” tegasnya.
Sulpakar, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, mengapresiasi langkah Pemkab Lampung Selatan sebagai bentuk sinergi nyata antar lembaga.
“Pajak kendaraan adalah tulang punggung pendapatan daerah. Mobil Samsat Keliling ini akan sangat membantu masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPPRD Lampung Selatan, Feri Bastian, mengungkapkan bahwa hingga awal Mei 2025, penerimaan dari pajak kendaraan telah mencapai Rp18,6 miliar, atau 60 persen dari target tahunan Rp30,9 miliar.
“Kami juga terus menambah pilihan pembayaran lewat merchant agar masyarakat bisa membayar pajak lebih mudah dan cepat,” jelasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Plt Sekda Lampung Selatan Injti Indriati, Kapolres AKBP Yusriandi Yusrin, anggota DPRD Syaiful Azumar, serta para kepala OPD dan jajaran UPTD Samsat Wilayah II Kalianda.
Hibah ini bukan hanya soal pengadaan kendaraan, tetapi juga simbol kemitraan antar pemerintah demi memperkuat fondasi pelayanan publik dan keuangan daerah.***
