PANTAU LAMPUNG– Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menjaga Kedaulatan Laut untuk Terjaminnya Ruang Tangkap Ikan bagi Nelayan Lampung” pada Jumat (21/3/2025). Diskusi ini berlangsung di Café Ubur-Ubur, Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
Hadir dalam FGD ini, Anggota DPD RI Bustami Zainudin serta jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI se-Lampung. Acara dipandu oleh moderator Usman Affandi, dengan Kusaeri Suwandi, Jefri, dan Iswandi Cunang sebagai pemantik diskusi.
Nelayan Lampung Harus Didukung dengan Data Akurat
Dalam kesempatan tersebut, Senator Bustami Zainudin menekankan pentingnya data yang valid mengenai kondisi nelayan agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif.
💬 “Saya berharap HNSI dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kehidupan nelayan di Lampung. Dengan data yang benar, kami bisa menyampaikan aspirasi mereka ke instansi terkait agar mendapat perhatian lebih serius,” ujar Bustami.
Menolak Privatisasi Laut, Menjaga Hak Nelayan Kecil
Sementara itu, Ketua DPD HNSI Lampung, Kusaeri Suwandi, menegaskan bahwa laut tidak boleh diprivatisasi, karena:
🔹 Laut adalah milik bersama (common property), bukan kepemilikan individu atau swasta.
🔹 Bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) tentang demokrasi ekonomi.
🔹 Mengancam keberlangsungan nelayan kecil dan tradisional.
🔹 Dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut serta mencederai tujuan pembangunan nasional.
🗣️ “Privatisasi laut hanya akan merugikan masyarakat pesisir, mengusir nelayan kecil, dan mempersempit ruang tangkap ikan mereka. Ini harus kita lawan bersama,” tegas Kusaeri.
Diskusi Berlangsung Interaktif, Ditutup dengan Buka Puasa Bersama
Selama diskusi, para peserta memberikan berbagai tanggapan, analisis, kritik, serta saran terkait isu yang dibahas. Acara ini diakhiri dengan buka puasa bersama, mempererat solidaritas antara pengurus dan anggota HNSI se-Lampung.***
