PANTAU LAMPUNG – Wacana mengenai kembalinya dwifungsi ABRI/TNI melalui pembahasan RUU TNI kembali menjadi sorotan. Kali ini, tanggapan datang dari mantan aktivis 98, Ridwan, yang juga merupakan salah satu pendiri Forum Kota (Forkot).
Dalam pernyataannya kepada Kabar5News, Ridwan menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan isu ini. Baginya, RUU TNI justru bertujuan untuk menyempurnakan peran TNI agar semakin optimal dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“TNI perlu berperan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, sebagai bagian dari upaya menjaga NKRI,” ujarnya.
Demokrasi Pancasila dan Peran TNI
Ridwan menyoroti bahwa pasca reformasi, Demokrasi Pancasila semakin memudar, salah satu indikatornya adalah meningkatnya korupsi di berbagai lembaga negara.
Menurut alumnus UPN Veteran ini, TNI adalah satu-satunya institusi yang tetap teguh memegang nilai-nilai Pancasila dan tidak akan berkhianat kepada Merah Putih.
“Saya percaya bahwa hanya TNI yang memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan negara. Sementara itu, justru banyak pihak dari sektor sipil yang terseret kasus korupsi dan merugikan bangsa,” tegasnya.
Peluang Bagi TNI untuk Berperan di Pemerintahan
Ridwan juga berpendapat bahwa publik seharusnya memberikan kesempatan kepada TNI untuk membuktikan perannya dalam pemerintahan.
“Selama mereka memiliki kemampuan dan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, mengapa tidak?” katanya.
Sebagai Ketua Umum Kema Puan, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah jauh berbeda dibanding era Orde Baru, sehingga perlu pendekatan yang lebih terbuka dalam melihat peran TNI dalam sistem pemerintahan.
“Kasih kesempatan kembali. Sekarang sudah berbeda, tidak seperti masa Orde Baru dahulu,” pungkasnya.***
